News
salah besar jika ada pihak-pihak akademisi yang melihat lembaga ini tidak berguna. Lembaga ini yang nantinya akan membantu Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPR Aceh, DPR RI dan DPD RI. Untuk mengkaji dan memberikan masukan di setiap UU Nasional yang akan diberlakukan di Aceh. lembaga ini tidak pada tahap mengambil keputusan.
Dalam UU PA pasal 7 sudah di jelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan Kabupaten berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat.
"Tidak ada alasan untuk menghentikan pembentukan lembaga ini, yang tidak boleh dilakukan Pemerintah Aceh mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan bidang tertentu dalam agama. Diluar daripada itu dengan kewenangan yang luas semua bisa dilakukan untu kebaikan Aceh, asal jangan minta mardeka saja.
Yang perlu diperhatikan nantinya adalah terkait dengan struktural lembaga jangan sampai terlalu gemuk sehingga tidak efesien dengan tujuan. Kami akan terus menyuarakan untuk pembentukan lembaga ini, serta megawal pemerintahan berjalan untuk mewujudkan cita- cita perdamaian dan kesejahtraan, tutup, Azwar A. Gani. (MS)
M@PPA:Pembentukan Tim Khusus Pengawal UUPA Bentuk Komitmen Jaga Perdamaian
BANDA ACEH --- Pembentukan Tim khusus untuk mengawal UU PA sangat diperlukan dengan kondisi politik hari ini. Pencaturan politik nasional sangat menentukan gerak laju pemerintah di daerah. Sejak diundangkan UU PA sudah tiga kali diusik, Sabtu (12 Agustus 2017).
"Dengan mengesampingkan kekhususan yang melekat pada teritorial Aceh. Ini bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga perdamaian yang berkelanjutan," ujar Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) Azwar A Gani kepada Atjeh NET.
M@PPA sebagai kelompok pro-perdamain dikatakan oleh Azwar tidak anti dengan perubahan dinamika politik dan sosial di Nasional, tetapi yang terus kami kawal dan dorong adalah jangan sampai kekhususan yang sudah diberikan di cabut lalu kemudian kembali timbul konflik untuk memberontak.
Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Aceh hari ini adalah wilayah NKRI dengan dua sistem sebutnya.
salah besar jika ada pihak-pihak akademisi yang melihat lembaga ini tidak berguna. Lembaga ini yang nantinya akan membantu Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPR Aceh, DPR RI dan DPD RI. Untuk mengkaji dan memberikan masukan di setiap UU Nasional yang akan diberlakukan di Aceh. lembaga ini tidak pada tahap mengambil keputusan.
Dalam UU PA pasal 7 sudah di jelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan Kabupaten berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat.
"Tidak ada alasan untuk menghentikan pembentukan lembaga ini, yang tidak boleh dilakukan Pemerintah Aceh mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan bidang tertentu dalam agama. Diluar daripada itu dengan kewenangan yang luas semua bisa dilakukan untu kebaikan Aceh, asal jangan minta mardeka saja.
Yang perlu diperhatikan nantinya adalah terkait dengan struktural lembaga jangan sampai terlalu gemuk sehingga tidak efesien dengan tujuan. Kami akan terus menyuarakan untuk pembentukan lembaga ini, serta megawal pemerintahan berjalan untuk mewujudkan cita- cita perdamaian dan kesejahtraan, tutup, Azwar A. Gani. (MS)
Via
News
