F-GMA Minta Gubernur Aceh Merevisi Qanun Wali Nanggroe

NET ATJEH, BANDA ACEH --- Menyimak gonjang-ganjing politik di Aceh beberapa saat ini dan berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan FGMA pada tanggal 14 Desember 2017 lalu, maka FGMA merekomendasi dan pernyataan sikap.

Demi terwujudnya Aceh Hebat dan Aceh Teuga bersama Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Front Gerakan Marwah Aceh (F-GMA) meminta Gubernur Aceh agar segera melakukan evaluasi dan merevisi Qanun Wali Nanggroe tentang tatacara pemilihan Wali Nanggroe. 

Baca: F-GMA Minta Mantan Kombatan Dukung Pemerintahan Aceh

Hal ini dirasa mendesak karena Wali Nanggroe tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mengangkat harkat, martabat dan marwah bangsa Aceh. 

Selain itu, Wali Nanggroe tidak bisa menjadi tokoh panutan untuk bangsa Aceh secara menyeluruh, ujarnya dalam release, Senin 22 Januari 2018.

Meminta Gubernur Aceh agar menyerahkan wewenang Wali Nanggroe kepada Ulama Aceh demi mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara Kaffah.

Mendesak DPRA dan pemerintah untuk menghentikan polemik Bendera Bintang Bulan sebagai Bendera Propinsi Aceh agar tidak menjadi konsumsi politik di DPRA maupun Pemilu dan Pilpres.

Meminta ketegasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memberi ketegasan Bendera Alam Peudeng sebagai Bendera Aceh.

Meminta Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan perdamaian Aceh secara transparan kepada seluruh rakyat Aceh khususnya kepada para mantan kombatan GAM. 

Mendorong dan meminta Pemerintah Aceh melakukan duek pakat (rekonsiliasi) antara mantan kombatan yang ada di dalam maupun di luar negeri sekaligus untuk melakukan pendataan para mantan kombatan secara keseluruhan tanpa terkecuali. 

Meminta seluruh rakyat Aceh untuk memilih calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018 dan Pileg 2019 mendatang pada sosok calon, bukan berdasarkan partai politik tertentu. 

FGMA menghimbau kepada seluruh rakyat untuk tidak memilih calon DPRA dan DPRK yang sudah pernah menjabat.

Mengajak seluruh rakyat Aceh tanpa terkecuali ban sighom Aceh untuk meninggalkan pola perpecahan dan bersatu padu guna memberi dukungan penuh kepada pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Bapak Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah demi mencapai program Aceh hebat. (r)