Terkait Keterlambatan Pengesahan APBA 2018, LEMKASPA. Menduga Di DPRA Ada Mafia Anggaran

NET ATJEH, BANDA ACEH --- Lembaga kajian strategis dan kebijakan publik-LEMKASPA akhirnya ikut bersuara terkait polemik keterlambatan pengesahan APBA 2018 yang tak kunjung jelas sampai pertengahan Januari.

Hal ini dikatakan Kepada Media ini, oleh  Pimpinan Lemkaspa Samsul Bahri M.Si melalui Pesan WastsAp pribadinya,  mengatakan bahwa kisrus antar dua lembaga yang berperan dalam alokasi anggaran APBA 2018 telah merugikan masyarakat Aceh secara menyeluruh. Akibat belum disahkan APBA 2018 seluruh kabupaten/Kota di Aceh belum bisa menentukan arah pembangunan.

Dia juga menambahkan bahwa polemik keterlambatan pengesahan APBA 2018 merupakan permainan para oknum mafia anggaran yang mencoba meloloskan proyek-proyek siluman, "Saya menilai ini adanya permainan mata Anggara oleh pihak-pihak tertentu yang digiring dalam program Anggaran 2018 atas kepentingan pribadi" Yang kita harapkan disini adalah arah pembangunan secara menyeluruh atas kepetingan masyarakat Aceh. Bukan kepetentingan pribadi.

Samsul juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Provinsi yang belum mengesahkan Anggaran Belanja Daerah adalah Provinsi Aceh. Seharusnya pihak Legislatif dan Eksekutif lebih arif dalam menyikapi dua pandangan yang berbenda. Jangan gara-gara kepentingan pribadi merugikan masyarakat Aceh secara menyeluruh, Ini sangat konyol nilainya. 

Lebih lanjut Samsul Bahri M.Si menegaskan bahwa. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila pembahasan APBD 2018 hingga akhir tahun 2017 belum juga rampung, maka para penyelenggara pemerintahan terancam tidak akan menerima gaji. "Jika kondisi ini benar-benar terjadi maka akan sangat berpengaruh pada pembangunan daerah.

Seharusnya DPRA dapat belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, dalam membahas pengesahan APBA 2018, "kalau saya menilai DPRA pada dasarnya tau konsekuensi akibat keterlambatan pengesahan APBA 2018" yang jadi pertanyanya kenapa hal ini terus terulang hampir setiap tahun, Ini sangat aneh, Padahal yang menjadi wakil-wakil di DPRA merupakan orang-orang pilihan. Lebih lanjut dia juga menegaskan bahwa, pengesahan anggaran selama ini sering mengalami keterlambat dan selalu dipaksakan, "kebodohan ini selalu dipertontonkan setiap tahun oleh DPRA" 

Untuk membahas anggaran yang mencapai puluhan triliyun bukan hal gampang, Jadi Perlu saya tegaskan bahwa membahas Anggaran sebesar 14 triliyun lebih membutuhkan waktu lama dan ektra hati-hati, Tidak bisa dibahas dalam hitungan hari. Saya mengharapkan DPRA untuk segera mensahkan APBA 2018 supaya proses kegiatan pembangunan Aceh dapat berjalan dengan target yang telah ditentukan tutupnya.(MS)