Ini Tanggapan DPRK Terhadap Isu Budha Tzuchi

Terkait isu tersebut Anggota DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail angkat bicara. "Kami selaku DPRK menanyakan atas kebijakan pemerintah terhadap bantuan dari Budha Tzu chi untuk pembangunan AKN sesuai bagian fungsi DPRK yaitu Legislasi, Budgeting, juga pengawasan," ujarnya, Rabu 14 Februari 2018.

Lanjutnya, Padahal dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah dan DPRD merupakan unsur Penyelenggaraan Pemerintahan, maka sungguh sangat naif bila persoalan ini tidak pernah diberitahukan kepada Dewan. 

Pada prinsipnya bantuan atau Hibah dari pihak manapun pemerintah seyogyanya memberitahukan kepada Dewan untuk dikaji dipertimbangkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman juga tidak timbul kecurigaan dalam masyarakat  tentang keterbukaan Pemkab terhadap Dewan, ujar Ustad Am, panggilan akrab Nazaruddin Ismail.

"Kita harapkan pemerintah berhati-hatilah dalam mengambil sebuah kebijakan yang menyangkut dengan publik karena secara tidak langsung masyarakat mengawasi," ujarnya.

Semoga pemerintah bisa menjelas kepada masyarakat tentang AKN tujuannya untuk apa sumber dananya dari mana juga peran Budha Tzu chi sebagai apa biar semua jelas nantinya, harap Ustad Am. (kh)