News
Bahkan Dirjen Dr. Ir. Harry Hikmat M.Si, Dirjen perlindungan dan jaminan sosial Kementerian sosial RI juga dalam pidato juga menyampaikan, pasca kejadian tragedi ledakan sumur minyak milik warga hingga menewaskan 23 korban jiwa pada 25 April 2018 lalu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus berkerja sama dalam menentukan nasib para penambang minyak illegal di Rantoe Peureulak.
Dibalik Aksi Demo Warga Tambang Minyak Rantoe Peureulak
NET ATJEH, ACEH TIMUR --- Ratusan masyarakat yang mengatasnama diri solidaritas masyarakat penambang minyak tradisional menggelar aksi unjuk rasa saat rombongan Dirjen Kementerian Sosial meninjau ledakan sumur minyak di Desa Pasie Puteh, Kecamatan Rantoe Peureulak, Aceh Timur, Jumat 04 Mai 2018.
Ratusan masyarakat menuntut agar pemerintah pusat dan daerah tidak menutup lokasi penambang minyak Illegal yang selama ini disebut-sebut sebagai salah satu mata pencaharian warga setempat.
Namun anehnya, aksi demo digelar warga setelah agenda acara penyerahan bantuan oleh Dr. Ir. Harry Hikmat M.Si, Dirjen perlindungan dan jaminan sosial Kementerian sosial RI kepada korban kebakaran sumur minyak Illegal di Rantoe Peureulak yang disaksikan langsung oleh Bupati Aceh Timur.
Padahal dalam pidato Bupati Aceh Timur H Hasballah HM Thaib atau sering disapa Rocky jelas secara terang-terangan mengungkapkan, mewakili rakyat dan pemerintah Aceh Timur dirinya meminta kepada pemerintah pusat agar mengambil sikap yang bijak terkait status tambang minyak milik warga di Rantoe Peureulak, karena banyak masyarakat yang bergantung hidup pada pengeboran minyak yang saat ini dilakukan secara illegal.
"Kami pemerintah daerah sangat berharap agar pemerintah pusat mengambil sikap bijak atas nasib sumur bor minyak disini, kalau bapak menteri berkenan, penambang minyak disini dikelola dalam sebuah wadah seperti Kolompok Bersama (Kube) sehingga selain masyarakat bisa melakukan pengeboran, disisi lain pekerjaan mereka terkendali dan memiliki jaminan keselamatannya lebih baik, karena sudah diatur melalui Standard Operating Procedur (SOP) dalam bekerja," ungkap Bupati Rocky saat memberikan kata sambutan dalam acara penyerahan bantuan kepada korban kebakaran.
Bahkan Dirjen Dr. Ir. Harry Hikmat M.Si, Dirjen perlindungan dan jaminan sosial Kementerian sosial RI juga dalam pidato juga menyampaikan, pasca kejadian tragedi ledakan sumur minyak milik warga hingga menewaskan 23 korban jiwa pada 25 April 2018 lalu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus berkerja sama dalam menentukan nasib para penambang minyak illegal di Rantoe Peureulak.
"Saya yakin jika semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pusat bekerja sama dengan stakeholder dan melibatkan para pihak terkait seperti Pertamina, BUMN, BUMD, dan perusahaan pendukung, pengeboran yang tadinya illegal dan mengancam nyawa rakyat akan berubah menjadi penambang profosinal dan kehidupan masyarakat juga akan lebih sejahtera," kata Dirjen Kementerian saat menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran sumur minyak di Rantoe Peureulak.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi hingga warga terprovokasi melakukan aksi demo secara brutal, disisi lain pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya berupaya keras agar jalan yang akan ditempuh nanti dapat menguntungkan rakyat dan sekaligus aman dalam pengelolaannya.
Bahkan, siapakah aktor yang memprovokasi dan mengkoordinir hingga ratusan warga turun kejalan dengan menggelar aksi demo secara ganas. Semua itu biarlah pihak penegak hukum yang akan menjawabnya. (Basri)
Via
News