Aksi Aliansi Mahasiswa Pertanian Se-Banda Aceh dan Aceh Besar Dalam Memperingati Hari Tani Nasional ke-58

Banda Aceh – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pertanian Banda Aceh dan Aceh Besar yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), BEM Fakultas Pertanian UNAYA dan BEM Fakultas Teknik Pertanian USM melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Tani Nasional ke-58 yang jatuh pada tanggal 24 September 2018.

Aksi ini dilakukan di 3 titik, yaitu di Simpang 5 Banda Aceh, Gedung DPRA, dan Gedung Perum BULOG pada hari Senin, 24 September 2018 pukul 09.00 WIB dan berkumpul di Fakultas Pertanian Unsyiah. 

Aksi yang dilakukan ini didasari oleh wujud keprihatinan mahasiswa pertanian atas realita yang terjadi si sektor pertanian nasional khususnya pertanian di Aceh.

Oleh karenanya terdapat beberapa tuntutan yang dilayangkan mahasiswa, yaitu: Wujudkan Reforma Agraria (Budayakan Petani Lokal, Pembentukan Industri Terpadu, dan Stop alih fungsi lahan.

Hentikan impor beras di Aceh! Mulai Kedaulatan Pangan!

Hentikan pembodohan publik! 

KebijakanPemerintah harus pro rakyat dan disampaikan melalui informasi sebelum dieksekusi.

Komitmen menjaga dan melindungi Hutan Ekosistem Leuser. Cabut izin tambang Beuting Ateuh dikarenakan merusak lahan pertanian dan lahan perkebunan serta menghilangkan mata pencaharian petani Beutong.

Dalam aksi ini, mahasiswa juga berharap ada penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian dan hutan lindung Leuser yang menjadi lahan tambang di Kecamatan Beutong  Ateuh, Kabupaten Nagan Raya. 

Diketahui lahan pertanian yang terkena program alih fungsi lahan ini seluas 400ha lahan sawah dan 1100ha lahan perkebunan. Maka  Aliansi Mahasiswa Pertanian Banda Aceh dan Aceh Besar yang diwakilkan oleh Ketua BEM Fakultas Pertanian Unsyiah, Muhammad Nizam Auza menyatakan ketidaksetujuannya dengan terhadap kegiatan alih fungsi lahan pertanian, menolak tambang dan impor.

"Kami dengan ini menolak maraknya kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Aceh dan menolak tambang yang ada di Beutong Ateuh karena perusahan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat juga merusak lingkungan yang mengeruk kekayaan alam. Perusahaan pun tidak memperkerjakan putra daerah atau penduduk setempat, walaupun dipekerjakan hanyalah sebagai buruh kasar. Serta impor bahan pangan yang dilakukan harus di stop. Kami juga berharap agar pemerintah segera menindak lanjuti dan mengkaji tuntutan mahasiswa pertanian agar menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan," tuturnya.

Dalam aksi tersebut juga para demonstran mahasiswa langsung diterima oleh komisi 2 DPRA dan mahasiswa masuk ke ruang rapat paripurna dan berdiskusi. Dari hasil diskusi tersebut di peroleh hasil bahwa komisi 2 DPRA menerima dan menandatangani petisi yang telah dibawa oleh mahasiswa.  Selanjutkan petisi tersebut akan ditindak lanjuti bahkan akan dikirim surat kepada Presiden langsung mengenai tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Pertanian. (MR)