Gayo Lues Tuan Rumah Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Se-Aceh Tahun 2018

 hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Gayo Lues H.Said Sani,Staf ahli Gubernur Aceh bidang perekonomian Ir.Iskandar syukri.MM.MT,kepala biro perekonomian Aceh Amirillah.SE.MAK,Sekda Kab.Gayo Lues .H.Thalib.S.SOS,Kapolsek Blangkejeren .Iptu Iswandi,Seluruh SKPK Kab.Gayo Lues,Para peserta rapat perwakilan setiap Kabupaten bidang Ekonomi se-Aceh.

Sambutan tuan rumah kabupaten Gayo Lues yang disampaikan oleh Wakil Bupati Gayo Lues H.Said Sani Sabagai berikut,Saya mewakili Bapak Bupati Gayo Lues mengucapkan selamat datang di kabupaten Gayo Lues dalam rangka Rapat koordinasi bidang perekonomian se-Aceh,Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami pemerintah kab.Gayo Lues selaku tuan rumah diadakannya rapat Koordinasi bidang perekonomian se-Aceh dan memperkenalkan keindahan yang terkenal dengan nama seribu bukit.

Saya berharap rapat koordinasi bidang ekonomo se-Aceh dengan tema Optimalisasi peran dan pemberdayaan BUMD dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah menuju Aceh hebat berjalan dengan lancar dan tertib.

Sambutan dan pengarahan Gubernur Aceh sekaligus pembukaan acara yang di bacakan oleh staf ahli Gubernur Aceh bidang perekonomian Ir.Iskandar Syukri.MM.MT,pembangunan Aceh kedepan dalam upaya menuju kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera harus terus di tingkatkan dengan melibatkan seluruh stake holders sesuai dengan visi pemerintah Aceh selama lima tahun periode 2017-2022 yaitu"Terwujudnya Aceh Yang Damai Dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih,Adil Dan Melayani".

Salah satu isu ekonomi yang sangat menarik untuk didiskusikan adalah seputar daya dukung sumber pendapatan Daerah dalam menggantikan penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Aspek utama dalam menajemen pemerintah Daerah yang perlu dapat perhatian serius adalah pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi daerah.

Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah mempunyai status Otonomi daerah semenjak tahun 2001melalui undang-undang no 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Kami menyambut baik rakor kali ini yaitu"Mengoptimalkan Peran Dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah",semoga melalui pemaparan para nara sumber,diskusi peserta dan rumusan rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan PAD daerah. (kamsah galus)