PAKAR Bireuen Nilai Statemen Wabup Sungguh Sombong saat Berkuasa

BIREUEN --- Sangat kita sayangkan statemen Wakil Bupati Bireuen yang masih ngotot membela atas bentuk pemaksaan kehemdak tanpa mengingat efesiensi anggaran daerah yang sekarat dan sakit serta dimana rasa tanggungjawab moralnya.

Demikian dikatakan M. Iqbal S. Sos, Direktur Esekutif Dewan Pimpinan Wilayah Pusat Analisis Kajian Dan Advokasi Rakyat Aceh (DPW PAKAR Bireuen), Rabu (10/10).

Sebelumnya Wakil Bupati Bireuen, Muzakar A.Gani, SH, MSi mengatakan harga 1 unit Mobil Mewah 1,9 milyar dalam APBK-P 2018 itu tidak sebanding dengan Jasa Lobby pemulangan sejumlah Proyek APBA 2018  dengan jumlah dana pembangunan 300 Milyar lebih ke Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan pengamatan kita, hal tersebut sangat tidak pantas keluar dari seorang figur publik wakil bupati Bireuen, jelas-jelas publik bisa menilai suatu tanggapan pemaksaan kehendak dan sungguh sombong saat berkuasa yang mencerminkan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dalam memimpin pembangunan Bireuen kedepannya, ujar Iqbal.

"Seakan-akan kabupaten Bireueun ini selama kepemimpinan satu tahun kepemimpinan Paket Kandidat "FAKAR", bagaikan seperti mengelola sebuah  Negara Metro Dolar atau Perusahaan Pribadinya. Dengan Seenak-enaknya menghambur-hamburkan uang rakyat saat memperoleh jabatan pemerintah secara politik dalam Pilkada 2017 kemarin di Kabupaten Bireuen," lanjutnya.

Padahal kalau kita lihat ekonomi masyarakat Perdesaan kabupaten Bireuen yang  masih morat marit perekonomian masyarakat yang banyak hidup dibawah rata rata  kemiskinan dan banyaknya pengangguran serta minimnya lapangan kerja serta fasilitas publik lainnya banyak belum memadai dibangun, semestinya Pemkab Bireuen perlu memprioritaskan anggaran tersebut ke sektor yang berpihak pro rakyat dalam APBK Bireuen.

Jadi wajar publik di Bireuen selalu menanyakan, kemana sudah statemen Bupati Bireuen yang mengatakan pada waktu masa kampanye pernah mengatakan ingin mewakafkan dirinya untuk masyarakat Bireuen.

Bila kita memaknai mewakafkan diri berarti semua fasilitas negara yang dibebankan dalam APBK Bireuen jangan diusul pada pembahasan dengan persetujuan pihak DPRK Bireuen melalui anggaran APBK P 2018 kita pakai, itu baru namanya wakaf, loh ini kok baru dengan mobil mewah 1,9 Milyar seperti dipaksakan diusul dalam APBK Bireuen.

Maka kita dari PAKAR Bireuen tidak sepakat bila setiap tahun Pemda Bireuen selalu menampakan pemborosan anggaran APBK Bireuen dengan berfoya foya secara mewah saat memimpin Bireuen, meskipun secara undang undang dibenarkan. Akan tetapi ini merupakan sebagai tanggungjawab moral secara bersama.

Begitu juga saat pemerintah Bireuen sebelumnya, kita PAKAR pernah juga menyoroti pengadaan sejumlah mobil mewah untuk kebutuhan operasional Pemda Bireuem dan kepada Instansi Vertikalnya lainnya dengan uang rakyat pada APBK Bireuen tahun 2017. 

Berdasarkan pengamatan kami  pada waktu itu,pernah juga dilakukan demontrasi oleh ratusan mahasiswa dan pemuda Bireuen menolak atas sikap Pemerintah Bireuen bersama DPRK meloloskan sejumlah mobil mewah saat ekonomi rakyat sedang morat morit menikmati kemewahan. 

Semestinya pemerintah Bireuem harus peka antara esekutif-legislatif terhadap sorotan publik dalam menyahuti aspirasi masyarakat Bireuen, Seperti Bupati Aceh Barat yang tidak mau bermewah mewahan dengan uang APBK Daerahnya.

Begitu juga Bupati Aceh Pidie saat membutuhkan mobil operasional kerja tapi dengan tidak harga yang mahal dan terkesan mewah saat memimpin rakyat Kabupatennya. Masak Bupati dan Wakil Bupati Serta DPRK Bireuen tidak cerdas menyikapi harapan rakyatnya, tutupnya. (r)