Ucapan Anggota DPRK Bireuen ini Pancing Emosi Para Pendemo

BIREUEN – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen menggelar Aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Bireuen. Menuang kericuhan diakibatkan ulah salah satu Anggota Dewan Muhammad Amin atau sering disapa Keuchik Min. Yang mungkin merasa dirinya sangat hebat di Partai penguasa di Bireuen. Saat Orator Aksi sedang Menyampaikan Aspirasi Masyarakat, senin.(8-10-2018).

Koordinator Aksi ujuk rasa meminta anggota dewan untuk keluar menemui mereka. Tak lama kemudian, Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad, Wakil Ketua, Drs Muhammaad Arif, Muhammad Amin, Hasanuddin Usman, Rusyidi Mukhtar, menemui para pendemo.

Namun, kemudian terjadi ketegangan antara massa dengan anggota dewan dari Partai Golkar, Muhammad Amin atau Keuchik Min yang memakai jas kuning, diduga memancing emosi pengunjuk rasa. 

"Dia mengatakan Beek kapeu aneuk miet kamoe le awak kah," bentaknya dengan bernada egois seorang Dewan itu.

Mendengar perkataan itu, membuat koordinator aksi, Iskandar dan para pendemo lainnya sempat emosi. Hampir saja terjadi keributan antara dewan tersebut. Untungnya, ketegangan tersebut cepat dilerai oleh polisi yang sedang sigap ditempat aksi itu. Para anggota dewan pun masuk kembali ke dalam kantor DPRK Bireuen dan meninggalkan para pendemo.

Dalam aksi demo tersebut, yang diikuti lebih kurang 50 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi masyarakat kabupaten Bireuen, 10 tuntutan. Yang disampaikan Koordinator aksi Iskandar, menyebutkan, aksi unjuk rasa ini merupakan aksi damai yang menuntut evaluasi kembali mobil dinas baru Bupati Bireuen. 

"Mohon angggota dewan keluar temui kami. Dengarkan aspirasi kami, kalian kami yang pilih, gunakan hati nurani dalam memutuskan suatu kebijakan," tutur Koordinator aksi Iskandar.

Para pendemo bargantian menyampaikan orasinya. Salah satu orator Zahri menyebutkan, 10 tuntutan tersebut yaitu meminta kepada DPRK Bireuen membatalkan pengadaan mobil mewah dengan menyurati tim evaluasi anggaran Provinsi Aceh terkait pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen Rp 1,9 miliar dalam APBK-P 2018.

Orator lainnya, Meliza dari STIE Kebangsaan Bireuen meminta Bupati Bireuen tidak memaksa kehendak dalam menerima mobil dinas baru usulan APBK-P 2018, karena adapertimbangan tanggungjawab moral kita bersama dengan kondisi keuangan daerah Bireuen sedang sakit parah, atau devisit.

Tuntutan lainnya Bupati Biteuen jangan menjalankan roda pemerintahan secara dinasti penetapan kepala SKPK di Lingkup Pemkab Bireuen. Dan meminta Bupati Bireuen supaya lebih memperhatikan pemberdayaan nasib ekonomi pedagang kaki lima yang morat marit di Bireuen.

Dan juga meminta kepada Bupati Bireuen dalam hal pengadaan proyek APBK Bireuen harus mencetminkan keadilan dan transparan serta tidak menimbulkan kesenjangan sosial diantara kontraktor lebih mengutamakan pemenang pada perusahaan sanak keluarganya (dinasti).

Mendesak tim evaluasi anggaran Provinsi Aceh segera mencoret item pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen dalam APBK-P 2018.

Meminta eksekutif dan legislatif Bireuen dalam pembahasan APBK Bireuen supaya lebih peka terhadap persoalan masyarakat dengan melibatkan elemen sipil dalam pembangunan Bireuen.

Mendesak Bupati Bireuen untuk menganggarkan beasiswa/santri kurang mampu sesuai dengan Undang-undang Nasional yang berlaku dengan mengalokasikan Anggaran 20 persen untuk pendidikan dari APBK Bireuen.

Meminta DPRK Bireueb memanggil Pemkab Bireuen untuk meninjau Izin pendirikan Bangunan (IMB) pada tanah milik PT. KAI dan menguntungkan Pemkab Bireuen sebagaimana nilai ekonomis sumber Pendapatan Daerah Bireuen (PAD).

"Bupati Bireuen harus menunaikan janji janji politik kampanye secara tuntas dan ikhlas. Dengan Akses Transparansi Keterbukaan Infomasi Publik serta penuh tanggungjawab. Sesuai ucapan dan perbuatan yang siap mewakafkan dirinya kepada Masyarakat Bireuen. dan bukan sebaliknya masyarakat harus mewakafkan Buapti Bireuen dengan mobil mewah atau sebagian lainnya itu, diharapakan Bupati Bireuen tanpa egois dan sombong dalam menjalankan roda pemerintahan Bireuen," sebutnya.

Demikian pernyataan sikap tuntutan kami sampaikan yang tergabung dalam "Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen".

Bila pernyataan sikap tuntutan ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang legislatif-eksekutif Bireuen sebagaimana mestinya 10 poin tuntutan kami ini.

"Maka kami akan turun kembali ke jalan dalam memperjuangkan permasalahan aspirasi masyarakat Kabupaten Bireuen dengan massa yang lebih banyak lagi sampai tuntas penyelesaiannya tuntas," katanya. (MS)