Bappeda Aceh Adakan Seminar Economic Summit 2018

THE ATJEH NET, BAND ACEH - Bappeda Aceh adakan Seminar Economic Summit 2018 melalui Aceh Smart Province dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pengetahuan yang berlangsung di Hotel Hermes Palace, Rabu, (5 Desember 2018).

Kegiatan ini langsung dibuka oleh Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Aceh serta dihadiri Perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pimpinan DPRD dan Anggota Musyawarah pimpinan daerah lainnya.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari SE M Si mengatakan, Aceh Economic Summit 2018 ini tentunya sangat merespon tren revolusi industri 4.0 dalam kerangka pembangunan ekonomi Aceh.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Tenaga Kerja Bappeda Aceh, Marthunis ST DEA menambahkan, penyampaian pembahasan terdiri dari 2 sesi yakni, sesi pertama diisi dengan diskusi panel bersama beberapa narasumber yaitu, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D, Wakil Rektor IV Universitas Syiah Kuala Dr. Hizir Sofyan, M.Sc dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh Z. Arifin Lubis.

Diskusi sesi pertama ini juga membahas tentang revolusi industri guna mempengaruhi perekonomian di level mikro dan makro, hingga desain masterplan ekonomi dan keuangan syariah Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, para narasumber mengakui bahwa isu mengenai smart province sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. 

Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat untuk membangun konsep smart nation, dan secara tidak langsung mendukung tumbuhnya smart village dan smart city.

Dalam konteks Aceh, revolusi industri merupakan tantangan, sekaligus memberi solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi. Pada triwulan III 2018, pertumbuhan ekonomi Aceh hanya mampu tumbuh sebesar 4,03% (terendah ke-3 di Sumatera), tingkat pengangguran 6,36% (tertinggi ke-2 di Sumatera).

Selain itu, Aceh juga masih memiliki persoalan yang belum selesai diantaranya dalam ketergantungan ekonomi yang tinggi dengan daerah lain, dan rantai ekonomi yang panjang dan tidak berpihak pada kesejahteraan petani.

Oleh sebab itu, untuk memecahkan persoalan ini, Oktorialdi menyarankan agar Pemerintah Aceh tidak hanya menggunakan perspektif birokrat yang selama ini digunakan, yakni dengan hanya melibatkan instansi pemerintah terkait akademisi dalam mencari solusinya.

 "Untuk memecahkan persoalan di bidang pertanian, perusahaan seperti Eragano.com perlu untuk dilibatkan, sehingga betul-betul dapat dikaitkan dengan perkembangan ekonomi digital dan mengikuti tren industri 4.0" ujarnya. 

Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur digital menjadi penting untuk menjadi prioritas, disamping pentingnya untuk membangun semangat entrepreneurship dalam rangka mendorong lahirnya pelaku bisnis yang dapat mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi digital.

Di sisi lain, revolusi industri 4.0 juga memerlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas, hingga dari sisi karakter. Indeks Pembangunan Manusia di Aceh dapat dikatakan cukup baik sebesar 70,60, atau tertinggi ke-4 di Sumatera. "SDM merupakan kunci penting dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai peluang ekonomi yang ada di era industri 4.0 " ujar Hizir.

Penerapan prinsip syariah Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh membuat topik tentang penyusunan masterplan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi relevan untuk dibahas dalam event ini. 

Dalam materinya, Z. Arifin Lubis menyampaikan tentang perlunya implementasi ekonomi bernafas syariah Islam di Aceh dengan visi "mewujudkan Aceh sejahtera dan barokah melalui penerapan nilai dan prinsip syariah Islam dalam setiap aspek dan sendi perekonomian".

Namun, visi ini kemudian dijabarkan dalam rangkaian misi dan program yang tentunya memerlukan sinergi dan dukungan dari berbagai stakeholder, terutama Pemerintah Provinsi Aceh. 

"Roadmap ini telah kami susun dalam jangka pendek dan menengah hingga tahun 2024," ujar Arifin. Arifin juga menyatakan, bahwa ke depan masih diperlukan pembahasan di level teknis bersama Pemerintah Provinsi Aceh agar masterplan yang disusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sebagai informasi, pada tahun 2018, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melakukan rangkaian program, diantaranya edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada kalangan wartawan dan para pengurus masjid, rangkaian focus group discussion (FGD) tentang konsep pengembangan ekonomi & keuangan syariah, melakukan rangkaian program pemberdayaan ekonomi dayah, memfasilitasi pelaksanaan workshop pembekalan kompetensi calon anggota Dewan Pengawas Syariah dan mensosialisasikan model halal value chain.

Di sesi kedua, ada beberapa rangkaian materi diantaranya mengenai indeks pembangunan syariah, implementasi sustainable development growth dalam konteks Aceh, dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Gampong dalam rangka mendukung penyelesaian masalah kemiskinan dan mendorong pengembangan industri kreatif. 

Beberapa narasumber lainnya yang dihadirkan antara lain, Dr. Saiful Mahdi, Perwakilan Unicef, dan Shaunul Hadi, S.Si.