Sekber Pers Indonesia Kecam Kriminalisasi Wartawan oleh Oknum Kapolda Sumut

JAKARTA - Sekber Pers Indonesia mengecam keras program kriminalisasi wartawan dan warga masyarakat yang dilakukan oleh oknum Kapolda Sumut karena pernyataan dan/atau tulisan yang disampaikan oleh warga tersebut yang menilai Kapolda mereka tidak becus bekerja dan patut dicopot.

Terkait dengan kasus penanahan wartawan atas nama Muhammad Yusro Hasibuan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara sebagaimana banyak diberitakan media, Ketua Sekber Pers Indonesia, Wilson Lalengke dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/12), mengingatkan kepada Kapolda Sumut agar jangan sekali-kali berlaku zalim terhadap warga masyarakat di negeri ini. 

"Mereka adalah pembayar gaji Anda, rakyat yang menyediakan rumah dinas, kendaraan dan segala fasilitas Kapolda, rakyat yang membelikan segala kebutuhan hidup Kapolda dan keluarganya, termasuk isi perut dan celana kolor yang Anda pakai sehari-hari," ujarnya.

Sebelum Kapolda melakukan penangkapan terhadap warga yang melontarkan kritik kepada Anda maupun institusi yang Anda pimpin, tiliklah terlebih dahulu ke dalam seragam Polisi yang dipakai itu, semua benang yang melekat di tubuh Kapolda hingga ke penutup selangkangan Anda, seluruhnya adalah hasil keringat rakyat, yang rela diserahkan kepada negara untuk digunakan membelikan pakaian bagus Anda tersebut, lanjutnya.

Ia juga menyarankan ke Kapolda Sumut, ayolah tanggalkan bintang di pundak Anda, tidak pantas bintang-bintang itu berada di pundak Anda. Hanya jadi hiasan belaka, kosong tanpa makna ketika Kapolda tidak menunjukkan diri sebagai manusia pemimpin yang mengayomi rakyat, berjiwa kerdil, dan bersikap seakan-akan Anda hebat bisa semena-mena menangkap orang yang Anda tidak suka karena kritikannya. Ayolah, pulang kampung saja, jadi petani sambil kita menonton dan kritisi oknum pejabat Polisi yang tidak becus bekerja. Itu lebih baik dan terhormat.

Sekber Pers juga mendesak Kapolri Tito Karnavian agar cerdaslah sedikit memilih anak buah untuk duduk jadi Kapolda. Sayang sekali, _eman-emanlah_ gelar Pak Kapolri professor doktor, tapi dalam memilih Kapolda saja masih memprihatinkan, hanya mampu dapatkan oknum pejabat Kapolda selevel anak SD yang baper (bawa perasaan) dan sensitif terhadap kritikan rakyat. 

Saran saya, ganti segera pejabat model itu, percuma habiskan uang rakyat saja, kinerja buruk, pungkasnya. (R)