Hadapi New Normal bagi Dayah, HRD Minta Pemerintah Berikan Dukungan Ini

BIREUEN- Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa asal Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD), mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah konkrit dan strategis dalam mendukung keberlanjutan proses belajar mengajar di pesantren (di Aceh dikenal dengan istilah Dayah) di masa New Normal Covid-19.

Hal itu Ia sampaikan menyusul rencana pemerintah untuk memulai kembali aktifitas masyarakat di dalam kenormalan baru, termasuk di sektor pendidikan. Menurutnya, untuk memulai aktifitas belajar mengajar di Dayah di tengah era New Normal Covid 19 akan memberikan tantangan lebih besar bagi dayah mengingat tidak semua dayah di Aceh memiliki dukungan fasilitas dan kapasitas untuk melangsungkan pendidikan di tengah Covid-19.

"Dalam konteks ini lah, kita berharap kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memikirkan langkah konkrit bagaimana proses belajar mengajar tetap berlangsung namun aman dari ancaman Covid-19. Protokolnya harus diperjelas sehingga tidak ada orangtua yang khawatir anaknya kembali ke dayah" ujarnya.

Terkait hal itu, HRD menambahkan bahwa dibutuhkan beberapa dukungan khusus baik sebelum maupun setelah santri kembali ke dayah guna memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan secara maksimal di dayah. Sebelum kembali ke Dayah, misalkan, pemerintah dapat memfasilitasi tes massal bagi santri, guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan semua yang kembali ke Dayah bebas dari Covid-19. Dukungan selanjutnya, pemerintah perlu memberikan edukasi dan asistensi untuk memastikan berbagai sarana pendidikan di dayah mulai dari kamar mandi, tempat wudu, kamar santri, hingga masjid bisa memenuhi protokol kesehatan Covid-19. Di samping itu, tentu saja dibutuhkan fasilitas cuci tangan, masker, disinfektan, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI yang dipercayakan oleh Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar duduk di Komisi V menekankan tentang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di dayah. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian khusus bagi guru-guru di dayah seperti pemberian bantuan langsung tunai, mengingat mereka juga terdampak sangat signifikan dari Pandemi Covid-19.

Terkait kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan pendidikan Dayah, terutama di Aceh, HRD menyarankan supaya dapat dimanfaatkan dana yang sudah direalokasikan dan direfocussing dari berbagai pos anggaran."Menurut hemat saya, anggaran penanganan Covid-19 yang sudah direposisikan oleh pemerintah Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keberlangsungan aktifitas pendidikan di dayah karena penggunaanya masih dalam konteks penanganan Covid-19" tegas HRD.

Di samping itu, Ia juga menyarankan Dana Dayah sebesar 205 miliar yang sudah dialihkan supaya dapat dikembalikan ke pos awal guna mendukung program pembangunan infrastruktur di dayah. Menurutnya, dengan adanya dana untuk pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas baru, maka dapat mengakomodir santri lebih banyak terlebih sekarang bertepatan dengan tahun ajaran baru.

"Dengan kondisi Aceh yang tingkat terdampak Covid-19 tidak terlalu signifikan, saya rasa Dana Dayah masih bisa dikembalikan ke pos semula. Ini akan menyelamatkan Dayah untuk melanjutkan agenda pembangunannya. Hal ini juga ada relevansinya dengan New Normal Covid-19 yaitu memberikan ruang belajar yang memungkinkan santri untuk menjaga jarak" tambah HRD.

Khusus dalam konteks Aceh, menurut Bupati Bireuen 2012-2017 ini bahwa persoalan keberlangsungan pendidikan dayah dalam kondisi Tatanan Baru Covid-19 harus diprioritaskan mengingat Aceh sebagai daerah yang terkenal dengan penerapan Syariat Islam. Bahkan hadirnya Dinas Dayah juga merupakan ciri khas dari pendidikan Islam di Aceh. Ditambah lagi sekarang dengan adanya Undang-Undang Pesantren menambah payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus bagi dayah, terutama dari aspek anggaran.

 

"Jika pemerintah Aceh bergerak cepat untuk mendukung keaktifan pendidikan Dayah dalam kondisi New Normal Covid 19, maka ini akan menjadi praktek baik yang bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain. Jadi ini tidak hanya persoalan penanganan wabah penyakit namun juga menyangkut dengan mempertahankan jati diri masyarakat Aceh yang kental dengan pendidikan Islamnya" tutup alumni Dayah MUDI Mesra Samalanga ini sembari mengingatkan tentang pentingnya kedisiplinan dan kesadaran dari pihak Dayah sendiri untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.(Rel)