Pembahasan Anggaran Tahun 2021, HRD Ingatkan Menteri PUPR sejumlah Aspirasi Strategis Masyarakat Aceh

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD), mendorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya untuk menindaklanjuti sejumlah usulan infrastruktur strategis di Aceh.

Hal itu di sampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian PUPR dengan Komisi V di Gedung Nusantara, Jakarta 24/6/2020 dengan agenda membahas Pendahuluan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021.

Dalam kesempatan itu, HRD menyoroti kembali pembangunan jalan menuju ke Makam Pahlawan Nasional, Cut Mutia di Aceh Utara dimana sebelumnya sudah dikunjungi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bulan Februari 2020 lalu.

"Sangat menyesakkan hati kita ketika melihat kondisi jalan menuju ke Makam Cut Mutia yang rusak parah. Dimana letak penghargaan negara kepada beliau. Padahal jasa beliau dalam berjuang memerdekakan bangsa ini sangat luar biasa. Makanya Bapak Menteri, kita berkewajiban memastikan bahwa negara hadir sebagai wujud penghargaan negara. Tolong diprioritaskan pembangunannya di tahun 2021" tegas HRD, sembari mengingatkan bahwa pembangunan jalan ke Makam Cut Mutia juga salah satu rekomendasi Komisi V saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh Utara pada Desember 2019 silam. 

Selain itu, HRD juga menyoroti tentang pembangunan jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, jembatan evakuasi Lhokseumawe, Jembatan Peureulak di Aceh Timur, duplikasi jembatan Peudada dan pembangunan jalan dua jalur di Bireuen serta pelebaran jalan Kota Lhokseumawe- Aceh Utara guna mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Arun.

"Khusus jembatan Peudada, posisinya sangat sakral karena cuma satu-satunya penghubung antara Banda Aceh dan Medan di Pantai Timur Aceh. Jika jembatan ini roboh, bisa dipastikan ekonomi Aceh akan lumpuh dan lalu lintas akan macet total. Karena itu, harus kita antisipasi sedemikian mungkin mengingat kondisi jembatan sekarang sudah berusia lebih dari 25 tahun" jelasnya.

Di Direktorat Jenderal Cipta Karya, HRD mengingatkan Menteri PUPR terkait dengan janji Presiden Joko Widodo untuk membangun Stadion representatif di Bireuen. Ia menyatakan bahwa saat menghadiri Kenduri Kebangsaan 22 Februari 2020 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan akan mengakomodir usulan masyarakat Bireuen tersebut dan meminta Menteri Basuki untuk menindaklanjutinya, yang saat itu turut mendampingi presiden.

Di samping itu, HRD juga menyampaikan tentang usulan rehabilitasi Mesjid Agung di Kabupaten Bireuen yang merupakan mesjid bersejarah karena menjadi tempat dimana Presiden Soekarno mengasingkan diri setelah agresi Belanda kedua di DIY. "Jadi Kota Bireuen pernah menjadi Ibu Kota Negara ketiga RI. Mesjid yang berada di pusat Kota Bireuen tersebut memiliki nilai sejarah penting bagi bangsa ini.

Untuk itu, mohon Bapak Menteri memberika diskresi khusus supaya rehab mesjid tersebut dapat ditangani menggunakan APBN" harapnya sambil menambahkan tentang usulan pembangunan pasar Idi yang sudah disampaikan sebelumnya kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.

Bupati Bireuen 2012-2017 ini juga meminta Menteri untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi V saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh Desember lalu yaitu pembangunan pengaman pantai di Bireuen. Di samping itu, ada juga usulan untuk pengaman tebing Sungai Peusangan, serta rehab jaringan Irigasi Pante Lhong."Khusus untuk Pengaman Pantai dan sungai, kondisinya sudah sangat membahayakan warga karena abrasinya semakin memburuk. Jika tidak ditangani segera, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik itu resiko ekonomi maupun keselamatan warga" ujar politisi PKB tersebut.

Selanjutnya, HRD juga meminta Menteri PUPR untuk mengejar target pembangunan sejumlah proyek multi years di Aceh termasuk waduk Keureuto, Daerah Irigasi Jambo Aye di Aceh Utara dan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Baro Raya di Kabupaten Pidie yang terjadi penundaan pengerjaan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. "Jika ini tidak dikawal dengan serius, maka akan terjadi penundaan dan meleset dari target penyelesaian" tambahnya.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam responnya menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi masyarakat Aceh yang disampaikan oleh HRD. "Salah satunya yang akan kita tangani dalam tahun 2021 adalah pembangunan jalan menuju ke makam Cut Mutia. Ini sudah masuk dalam prioritas kita.

Di samping itu, kita juga sudah anggarkan untuk pelebaran jalan di Lhokseumawe serta duplikasi jembatan Peureulak seperti usulan Pak Ruslan tadi" respon Menteri Basuki sambil menambahkan bahwa jajarannya akan melihat kesiapan usulan-usulan lainnya untuk selanjutnya dianggarkan pembangunan fisiknya" terangnya.(Rel)