Temui Bupati Bireuen, HRD Ajak Genjot Pembangunan Infrastruktur di Bireuen

BIREUEN- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, H. Ruslan M Daud (HRD) melakukan silaturrahim dengan Bupati Bireuen di Pendopo, Senin 6/7/2020. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka mempercepat agenda pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen.

HRD menyebutkan sejumlah program strategis yang sedang diperjuangkannya di Senayan. Antara lain, Pembangunan Jalan Dua Jalur Kota Bireuen-Reuleut dan Kota Bireuen-Juli, duplikasi jembatan Peudada, Pengaman tebing Krueng Peusangan, Pengaman Pantai Mon Jambee, Rehabilitasi Irigasi Pantee Lhong, Rehabilitasi rumah sekolah, dan beberapa program lainnya. 

"Sebagai perwakilan rakyat di DPR RI, saya sudah berikhtiar maksimal supaya pemerintah pusat punya perhatian khusus untuk Aceh terutama Bireuen. Hal ini sudah kita buktikan dengan menghadirkan Pimpinan dan Anggota Komisi V, Wakil Menteri PUPR dan Menteri Desa ke Aceh. Alhamdulillah sebagian aspirasi kita sudah ditindaklanjuti oleh kementerian" ujar HRD.

Namun demikian, HRD melanjutkan bahwa supaya sejumlah program tersebut dapat dipercepat realisasinya, maka dibutuhkan sinergitas dan dukungan pemerintah daerah terutama dalam mempersiapkan dokumen perencanaan, dokumen lingkungan dan pembebasan lahan. 

Bupati Bireuen, H. Muzakkar A Gani, menyampaikan apresiasi yang setiggi tingginya atas kunjungan HRD ke Pendopo Bupati hari ini. Ia mengharapkan HRD untuk tetap konsisten memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Bireuen terutama bidang infrastruktur. "Semua dokumen dan dukungan yang dibutuhkan, akan saya instruksikan dinas terkait untuk mempersiapkannya sesegera mungkin supaya apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Ruslan, dapat segera terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bireuen. Kita sangat bersyukur memiliki perwakilan seperti Pak Ruslan yang sangat peduli dan konsisten membangun daerah" respon Plt. Ketua DPC Demokrat tersebut. 

Lebih lanjut, HRD menjelaskan bahwa untuk membangun suatu daerah tidak cukup hanya bergantung pada APBK. Membutuhkan strategi-strategi lainnya untuk mendapatkan pendanaan lebih besar seperti APBN, APBA dan sumber-sumber lainnya. Untuk itu, Pemda harus bersikap yang responsif dan kooperatif dengan berbagai pemangku kepentingan terutama dengan Dewan Perwakilan Rakyat baik di Provinsi maupun Pusat.  "Bireuen terbatas anggarannya. Sedangkan kebutuhan banyak. Makanya dibutuhkan sinergitas dan singkronisasi yang baik antara Pemda dan pemangku kepentingan lainnya. Jika ini bisa kita lakukan dengan baik, InsyaAllah Bireuen akan semakin cepat maju dan berkembang" tutup HRD.(MS)