Parlementaria
Anggota DPR Aceh Minta Tak Ada Unsur Pemaksaan Dalam Proses Vaksinasi Lansia
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), M Rizal Falevi Kirani mengatakan Pemerintah Aceh tidak memaksakan pemberian vaksin kepada warga yang sepuh. Karena itu, perlu sosialisasi yang lebih intens agar warga lansia memahami tujuan dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ke tubuh mereka.
"Yang paling penting bahwa jangan dipaksa. Saya pikir, tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam hal itu," kata Falevi Kirani, Senin, 22 Maret 2021.
Falevi Kirani menjelaskan, sebelum dilakukan vaksinasi, pentingnya Pemerintah Aceh mensosialisasikan terkait vaksin tersebut kepada para lansia atau kelompok yang memiliki komorbid (penyakit penyerta).
"Pemerintah Aceh sosialisasinya harus masif dan terstruktur. Bagaimana untuk meyakinkan Lansia bahwa vaksin itu memang dibutuhkan mereka untuk menghindari gejala covid," ujar Falevi.
Menurut Falevi, Pemerintah Aceh harus mampu menjelaskan secara medis terkait vaksinasi dan penggunaannya aman bagi kelompok lanjut usia. Sehingga, kata Falevi, para lansia ini bisa paham tentang vaksin serta jenisnya.
"Nah disinilah letak kemampuan pemerintah ataupun pihak nakes untuk menjelaskan secara gamblang dan rasional kepada lansia, sehingga lansia itu mau untuk divaksin," tuturnya.
Lebih lanjut Falevi menyampaikan, terhadap lansia, perlu dilakukan pemeriksaan khusus sebelum dilakukan penyuntikan vaksin. Bahkan, semua yang bakal disuntik vaksin wajib dilakukan screening terlebih dahulu.
"Itukan sudah ada SOP-nya. Setiap orang yang mau divaksin itu harus dilakukan pemeriksaan, apalagi lansia," tegas Falevi.
Hal itu sambung Falevi, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Serangkaian pemeriksaan sebelum divaksin itu juga sebagai upaya mengetahui apakah calon penerima bisa suntik vaksin dan tidak atau bahkan ditunda dulu untuk vaksinasi.
"Itu mereka harus dilakukan pemeriksaan dulu apakah dia ada komplikasi penyakit, apakah dia ada penyakit kronis yang tidak bisa divaksin, kan itu harus dicek dulu. Apalagi lansia sangat rentan terhadap imun tubuhnya. Jangan nanti efek sampingnya fatal," ujar Politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu.
Falevi yakin jika Pemerintah Aceh mampu menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat, maka masyarakat juga akan rasional dan mau menerima vaksinasi yang diberikan. Penjelasan itu, memuat terkait kehalalan, keamanan, dan kenyamanan penerima vaksin.
"Makanya dari pertama saya sampaikan, skemanya itu halal, kemudian aman dan nyaman, karena itu sangat penting dijelaskan kepada lansia," kata Falevi. [*]
"Yang paling penting bahwa jangan dipaksa. Saya pikir, tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam hal itu," kata Falevi Kirani, Senin, 22 Maret 2021.
Falevi Kirani menjelaskan, sebelum dilakukan vaksinasi, pentingnya Pemerintah Aceh mensosialisasikan terkait vaksin tersebut kepada para lansia atau kelompok yang memiliki komorbid (penyakit penyerta).
"Pemerintah Aceh sosialisasinya harus masif dan terstruktur. Bagaimana untuk meyakinkan Lansia bahwa vaksin itu memang dibutuhkan mereka untuk menghindari gejala covid," ujar Falevi.
Menurut Falevi, Pemerintah Aceh harus mampu menjelaskan secara medis terkait vaksinasi dan penggunaannya aman bagi kelompok lanjut usia. Sehingga, kata Falevi, para lansia ini bisa paham tentang vaksin serta jenisnya.
"Nah disinilah letak kemampuan pemerintah ataupun pihak nakes untuk menjelaskan secara gamblang dan rasional kepada lansia, sehingga lansia itu mau untuk divaksin," tuturnya.
Lebih lanjut Falevi menyampaikan, terhadap lansia, perlu dilakukan pemeriksaan khusus sebelum dilakukan penyuntikan vaksin. Bahkan, semua yang bakal disuntik vaksin wajib dilakukan screening terlebih dahulu.
"Itukan sudah ada SOP-nya. Setiap orang yang mau divaksin itu harus dilakukan pemeriksaan, apalagi lansia," tegas Falevi.
Hal itu sambung Falevi, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Serangkaian pemeriksaan sebelum divaksin itu juga sebagai upaya mengetahui apakah calon penerima bisa suntik vaksin dan tidak atau bahkan ditunda dulu untuk vaksinasi.
"Itu mereka harus dilakukan pemeriksaan dulu apakah dia ada komplikasi penyakit, apakah dia ada penyakit kronis yang tidak bisa divaksin, kan itu harus dicek dulu. Apalagi lansia sangat rentan terhadap imun tubuhnya. Jangan nanti efek sampingnya fatal," ujar Politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu.
Falevi yakin jika Pemerintah Aceh mampu menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat, maka masyarakat juga akan rasional dan mau menerima vaksinasi yang diberikan. Penjelasan itu, memuat terkait kehalalan, keamanan, dan kenyamanan penerima vaksin.
"Makanya dari pertama saya sampaikan, skemanya itu halal, kemudian aman dan nyaman, karena itu sangat penting dijelaskan kepada lansia," kata Falevi. [*]
Via
Parlementaria
