Parlementaria
Maraknya Praktek Simpan Pinjam dengan Bunga Tinggi, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Minta BUMG Diberdayakan
Maraknya praktek simpan pinjam dengan bunga tinggi telah merambah hingga keperdesaan di Aceh Besar dalam beberapa tahun bekalangan ini.
Praktek riba ini tumbuh subur mulai dari sistem pengambilan kredit mobil, sepeda motor, modal usaha hingga pembelian perumahan dengan DP yang murah.
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz, SE mengaku sangat prihatin dan meminta Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk bertindak cepat sebelum bertambahnya warga yang terjebak dengan utang dari rentenir
"Jadi memang faktanya masyarakat desa masih banyak yang punya masalah keuangan dengan jasa rente," kata Zulfikar Aziz, Senin 23 Maret 2021.
Menurut Zulfikar Aziz, hingga saat ini banyak masyarakat desa yang terlilit hutang melalui jasa rentenir yang hanya menawarkan kemudahan proses, padahal bunganya masih relatif tinggi.
Khususnya di Aceh Besar, praktek riba sangat berkembang cepat karena dengan DP yang sangat murah mereka bisa mengambil perumahan, mobil, sepeda motor dan kebutuhan lainnya. Namun, tanpa disadari mereka telah dililit hutang oleh pihak rentenir.
Itu sebabnya, Sekretaris DPD PKS Aceh Besar ini meminta Pemkab Aceh Besar khusunya khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sehingga mampu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi warga desa.
"Kita berharap masyarakat tidak terjerumus dalam praktet riba yang sangat dibenci Allah,SWT. Pemerintah harus mencarikan solusi agar masyarakat tidak terlilit hutang riba atau rentenir, apakah memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi atau bantuan lainnya tanpa praktek riba," tegas wakil rakyat Dapil 5 ini.
Selain itu, Aceh Besar sendiri dibawah kepemimpinan Mawardi Ali- Tgk. Husaini A Wahab telah mengusung visi dan misi "Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam".
"Menghadirkan solusi untuk memberdayakan BUMG juga menjadi salah satu mewujudkan visi dan misi bupati. Jadi, tinggal melaksanakan saja," ujarnya.
Zulfikar Aziz berharap BUMG yang dikelola baik akan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bisa memberikan modal usaha produktif bagi pelaku UMKM yang disektor ini lebih banyak menampung tenaga kerja.
"Kita berharap dinas terkait terus menerus memberikan pelatihan kepada manajemen BUMG, khsusnya pembiayaan dengan simtem syariat yang sesuai dengan kaidah islam," harapanya.
Lanjut Zulfikar Aziz, jika pengelolaan BUMG telah sehat dan dikelola dengan profesional maka menambah daya tarik dan masyarakat pasti akan memanfaatkan BUMG untuk kebutuhan mendesak atau peningkatan modal usaha.
"Saya bercita-cita bisa melihat BUMG di Aceh Besar dapat berkembang dan mampu menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Besar," demikian wakil rakyat dua periode ini. []
Praktek riba ini tumbuh subur mulai dari sistem pengambilan kredit mobil, sepeda motor, modal usaha hingga pembelian perumahan dengan DP yang murah.
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz, SE mengaku sangat prihatin dan meminta Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk bertindak cepat sebelum bertambahnya warga yang terjebak dengan utang dari rentenir
"Jadi memang faktanya masyarakat desa masih banyak yang punya masalah keuangan dengan jasa rente," kata Zulfikar Aziz, Senin 23 Maret 2021.
Menurut Zulfikar Aziz, hingga saat ini banyak masyarakat desa yang terlilit hutang melalui jasa rentenir yang hanya menawarkan kemudahan proses, padahal bunganya masih relatif tinggi.
Khususnya di Aceh Besar, praktek riba sangat berkembang cepat karena dengan DP yang sangat murah mereka bisa mengambil perumahan, mobil, sepeda motor dan kebutuhan lainnya. Namun, tanpa disadari mereka telah dililit hutang oleh pihak rentenir.
Itu sebabnya, Sekretaris DPD PKS Aceh Besar ini meminta Pemkab Aceh Besar khusunya khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sehingga mampu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi warga desa.
"Kita berharap masyarakat tidak terjerumus dalam praktet riba yang sangat dibenci Allah,SWT. Pemerintah harus mencarikan solusi agar masyarakat tidak terlilit hutang riba atau rentenir, apakah memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi atau bantuan lainnya tanpa praktek riba," tegas wakil rakyat Dapil 5 ini.
Selain itu, Aceh Besar sendiri dibawah kepemimpinan Mawardi Ali- Tgk. Husaini A Wahab telah mengusung visi dan misi "Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam".
"Menghadirkan solusi untuk memberdayakan BUMG juga menjadi salah satu mewujudkan visi dan misi bupati. Jadi, tinggal melaksanakan saja," ujarnya.
Zulfikar Aziz berharap BUMG yang dikelola baik akan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bisa memberikan modal usaha produktif bagi pelaku UMKM yang disektor ini lebih banyak menampung tenaga kerja.
"Kita berharap dinas terkait terus menerus memberikan pelatihan kepada manajemen BUMG, khsusnya pembiayaan dengan simtem syariat yang sesuai dengan kaidah islam," harapanya.
Lanjut Zulfikar Aziz, jika pengelolaan BUMG telah sehat dan dikelola dengan profesional maka menambah daya tarik dan masyarakat pasti akan memanfaatkan BUMG untuk kebutuhan mendesak atau peningkatan modal usaha.
"Saya bercita-cita bisa melihat BUMG di Aceh Besar dapat berkembang dan mampu menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Besar," demikian wakil rakyat dua periode ini. []
Via
Parlementaria
