Hukrim
APAM Minta KPK Segera Tangkap Pejabat yang Terlibat Korupsi di Aceh
BANDA ACEH- Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) melakukan aksi di kantor gubernur Aceh dengan jumlah massa 50 Orang, Senin tgl 25 Oktober 2021.
Heri Safrijal selaku Penanggung jawab aksi menyampaikan bahwa Sejauh ini Penyelidikan KPK terkait kebijakan anggaran Pemerintah Aceh di antaranya, pengadaan kapal penumpang (Aceh Hebat), pembangunan jalan dengan skema multiyears, bantuan hibah dan bansos serta anggaran refocusing masa pandemi.
Disebutkan APAM banyak kebijakan anggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh berpotensi bermasalah yang dapat merugikan keuangan negara atau dapat menguntungkan para penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Aceh.
Maka APAM meminta KPK wajib menjalankan tranparansi dalam penyelidikan terbuka di Aceh ini sehingga publik mendapat informasi yang benar dan utuh,
Dan Proses penyelidikan harus terbuka, ini bukan hanya satu kasus, tapi banyak kasus. KPK harus lebih transparan kepada publik, artinya proses yang sedang berjalan ini ada mulai dari awal dan akhirnya, artinya harus tuntas ketus Heri.
APAM memandang bahwa keadaan penegakan hukum di Aceh saat ini sedang krisis. Jangan sampai kedepanya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum karena hukum di Aceh berlaku untuk kaum yang lemah dan tertindas.
Oleh karena itu sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum itu seperti pisau yang sangat tajam ketika diarahkan ke bawah tetapi sangat tumpul ketika digunakan ke atas. Banyak kasus korupsi di Aceh ter'abaikan, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di aceh tidak dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas. Hukum seakan kehilangan keberanian, hukum tak berdaya, dan hukum hanya seolah olah menaungi penguasa
Heri menyampaikan kembali bahwa Kasus Pembegalan Beasiswa Pada Tahun 2017 yang di duga Dilakukan Oleh Oknum DPR Aceh sampai saat ini belum ada kepastian hukum terhadap oknum anggota DPR, maka dari itu kami meminta kepada kepolisan agar segera menuntaskan segala khasus yang sedang di tangani saat ini, dan kami yakin dan percaya bahwa penegak hukum di aceh masih punya taring untuk melakukan itu semua dengan tuntas.
Sementara itu, yang di tuntut oleh pendemo diantaranya, 1.Mendesak Penegak Hukum KPK, Kejaksaan Dan Kepolisian Untuk Segera Menetapkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Yang Ada di Aceh, Kapal Aceh Hebat 1.2 Dan 3, Proyek Multiyers.
2.Memintak Penegak Hukum Untuk Mengusut Tuntas Anggaran Refocusing Covid-19 2.3 T Lebih Yang Bersumber Dari APBA
3.Mendesak Penegak Hukum Untuk Segera Menetapkan Tersangka Kasus Pembegalan Biasiswa di Aceh.
4 Kami Meminta KPK Serius datang Ke Aceh Silakan Eksekusi Oknum Anggota DPRA dan Oknum Pejabat Aceh Yang Telah Mencuri Uang Rakyat Aceh. Tegakkan Supremi Hukum di Aceh dengan Seadil-Adilnya,"Tegas Heri Safrija.(Red)
Via
Hukrim