Gayo Lues Peringkat Ke Dua Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi se Indonesia

Demikian disampaikan Bupati Gayo Lues, H.Muhammad Amru di acara pertemuan dengan tim BPK, di ruang rapat Bupati, Selasa (25/01/2022). 

Bupati meminta, agar para instansi terkait mengikut semuai proses dengan serius dan jangan sampai ada alasan adanya ketidaklengkapan berkas dan laporan lainnya yang diperlukan.

Ia juga menghimbau agar para Kepala SKPK dan instansi terkait menutup jadwal keluar Daerah untuk sementara waktu, sampai urusan laporan keuangan diselesaikan.

"Terkhusus bagian keuangan mohon berkoordinasi dengan sebaik baiknya, jangan ada keterlembatan dalam men-submit berkas," ujarnya.

Sementara Ketua Tim BPK Perwakilan Aceh Rachmad Catur menuturkan, khusus Pemerintah Aceh, memiliki badan pengelolaan dana zakat (baitul mal), ia mengharapkan dapat dibuatkan bab khusus di dalam laporan pengelolaan keuangan. 

Ketua BPK menyarankan dalam masa mengakhiri jabatan Bupati, akan rawan terjadinya politisir berkas, terutama berkas keuangan, pihak BPK memberikan uluran tangan untuk melakukan Deteksi dini.

"Jika ada kondisi laporan yang rawan di politisir atau dapat mengundang permasalahan, BPK siap mengulurkan tangan, dan Bupati memanggil instansi terkait tersebut untuk melakukan diskusi dan penyelesaian," ujarnya.

BPK menilai persoalan ini sangat krusial untuk menangkis adanya konflik di masa rawan perang politik dalam mengahadapi Pemilu yang akan datang.

 "Setidaknya kita dapat mengeluarkan laporan resmi terkait berkas yang ada, bahwa hal tersebut dalam masa pemeriksaan/penyelesaian, sehingga  tidak akan ada isu liar terhadap perkata tersebut," Jelasnya.(kamsah Galus)