Parlementaria BNA
Dewan Minta Pemko tidak Lelang Objek Wisata PLTD Apung
BANDA ACEH - Ramza Harli, anggota DPRK dari Fraksi Partai Gerindra meminta Pemko Banda Aceh agar tidak mengambil keputusan sepihak terhadap objek wisata PLTD Apung. Ia meminta pemko tidak sembarangan mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD), semuanya harus ada aturan yang jelas agar tidak terjerumus dalam pungli.
"Kita sangat mendukung upaya pemko menggali PAD sebesar-besarnya akan tetapi harus ada payung hukumnya dan yang paling penting tidak menekan dan merugikan usaha masyarakat yang sudah berjalan," ungkap Ramza, Selasa (17/5/2022).
Pemko, lanjut dia, jangan selalu menjadikan PAD sebagai alasan defisitnya anggaran. Pasti ada penyebab lainnya, sehingga pemko tersangkut hutang yang sangat besar dalam dua tahun ini.
"Untuk mempelajari penyebabnya saya sudah mengusulkan kepada pimpinan untuk segera membuat Pansus Penyelamatan Hutang Pemko dalam rapat akhir Ramadhan minggu kemarin," tambahnya.
Semua persoalan objek wisata PLTD Apung ini terungkap dalam rapat Banleg DPRK pada Jum'at 13 Mei 2022 saat membahas qanun usulan pemko tentang peningkatan PAD, khususnya dari objek wisata PLTD Apung serta rencana pemko untuk melelang pengelolaan objek wisata PLTD Apung ke pihak swasta.
Dalam rapat tersebut, politisi Partai Gerindra yang dikenal sangat vokal ini dengan tegas menolaknya. Rencana tersebut harus disepakati dulu dengan warga setempat.
"Jangan mengganggu mata pencaharian warga dan jangan merusak tradisi yang sudah berjalan," tambah Ramza.
Dalam rapat tersebut Ramza, mendesak pemko agar membenahi dulu semua fasilitas yang ada.
Menurut Ramza, yang sangat mendesak dilakukan pemko sekarang ini yaitu pembebasan lahan untuk pelebaran jalan akses masuk ke kawasan objek wisata. Dijalan ini sering terjadi kemacetan dan sangat rawan terjadi kecelakaan.
Persoalan pelebaran jalan akses masuk ke Kompleks PLTD Apung ini sudah sangat lama belum juga diselesaikan. "Saya minta Dinas Pariwisata agar berkoordinasi dengan dinas PUPR, BPKK dan Bappeda untuk turun langsung ke lokasi bersama dengan aparat gampong guna mengadakan kesepakatan harga dengan pemilik tanah," ujarnya.
Selanjutnya, Ramza juga meminta pemko agar membebaskan sedikit lagi lahan yang berada ditengah-tengah areal lokasi kompleks PLTD Apung ini agar di lahan ini bisa berfungsi sebagai areal kuliner dan membuat panggung untuk berbagai event serta juga tempat parkir. "Lahan parkir yang ada sekarang ini juga sangat sempit sehingga sangat kewalahan para pengunjung untuk mendapatkan tempat parkir dan harus menumpang di halaman rumah penduduk dan ditepi jalan," ungkap Ramza.
Lebih lanjut Ramza juga meminta agar seluruh fasilitas yang ada untuk dilakukan perawatan, seperti landasan kapal yang terletak langsung di atas tanah harus dipikirkan solusinya agar tidak keropos. "Kita khawatir lambat laun malah kapal akan hancur dan ambruk semuanya," kata Ramza.
Rehab anak tangga, tower dan pagar yang semuanya terbuat dari besi juga sudah mulai keropos. Demikian juga dengan air mancur yang telah dibangun saat awal pemugaran objek wisata ini, supaya dapat berfungsi kembali. [Adv]
"Kita sangat mendukung upaya pemko menggali PAD sebesar-besarnya akan tetapi harus ada payung hukumnya dan yang paling penting tidak menekan dan merugikan usaha masyarakat yang sudah berjalan," ungkap Ramza, Selasa (17/5/2022).
Pemko, lanjut dia, jangan selalu menjadikan PAD sebagai alasan defisitnya anggaran. Pasti ada penyebab lainnya, sehingga pemko tersangkut hutang yang sangat besar dalam dua tahun ini.
"Untuk mempelajari penyebabnya saya sudah mengusulkan kepada pimpinan untuk segera membuat Pansus Penyelamatan Hutang Pemko dalam rapat akhir Ramadhan minggu kemarin," tambahnya.
Semua persoalan objek wisata PLTD Apung ini terungkap dalam rapat Banleg DPRK pada Jum'at 13 Mei 2022 saat membahas qanun usulan pemko tentang peningkatan PAD, khususnya dari objek wisata PLTD Apung serta rencana pemko untuk melelang pengelolaan objek wisata PLTD Apung ke pihak swasta.
Dalam rapat tersebut, politisi Partai Gerindra yang dikenal sangat vokal ini dengan tegas menolaknya. Rencana tersebut harus disepakati dulu dengan warga setempat.
"Jangan mengganggu mata pencaharian warga dan jangan merusak tradisi yang sudah berjalan," tambah Ramza.
Dalam rapat tersebut Ramza, mendesak pemko agar membenahi dulu semua fasilitas yang ada.
Menurut Ramza, yang sangat mendesak dilakukan pemko sekarang ini yaitu pembebasan lahan untuk pelebaran jalan akses masuk ke kawasan objek wisata. Dijalan ini sering terjadi kemacetan dan sangat rawan terjadi kecelakaan.
Persoalan pelebaran jalan akses masuk ke Kompleks PLTD Apung ini sudah sangat lama belum juga diselesaikan. "Saya minta Dinas Pariwisata agar berkoordinasi dengan dinas PUPR, BPKK dan Bappeda untuk turun langsung ke lokasi bersama dengan aparat gampong guna mengadakan kesepakatan harga dengan pemilik tanah," ujarnya.
Selanjutnya, Ramza juga meminta pemko agar membebaskan sedikit lagi lahan yang berada ditengah-tengah areal lokasi kompleks PLTD Apung ini agar di lahan ini bisa berfungsi sebagai areal kuliner dan membuat panggung untuk berbagai event serta juga tempat parkir. "Lahan parkir yang ada sekarang ini juga sangat sempit sehingga sangat kewalahan para pengunjung untuk mendapatkan tempat parkir dan harus menumpang di halaman rumah penduduk dan ditepi jalan," ungkap Ramza.
Lebih lanjut Ramza juga meminta agar seluruh fasilitas yang ada untuk dilakukan perawatan, seperti landasan kapal yang terletak langsung di atas tanah harus dipikirkan solusinya agar tidak keropos. "Kita khawatir lambat laun malah kapal akan hancur dan ambruk semuanya," kata Ramza.
Rehab anak tangga, tower dan pagar yang semuanya terbuat dari besi juga sudah mulai keropos. Demikian juga dengan air mancur yang telah dibangun saat awal pemugaran objek wisata ini, supaya dapat berfungsi kembali. [Adv]
