Parlementaria BNA
DPRK Minta Usulan Pj Wali Kota Banda Aceh Dilakukan Secara Transparan
Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Gerindra, Ramza Harli, berharap kepada pak Gubernur Nova Iriansyah agar lebih selektif dalam mengusulkan 3 orang nama penjabat (Pj.) Walikota Banda Aceh yang akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
"Jangan terburu-buru dalam mengusulkan nama, pak gubernur harus mendengar masukan-masukan dari berbagai komponen masyarakat, para ulama, termasuk juga masukan dari DPRK agar mendapatkan sosok yang benar-benar memiliki kemampuan dalam memajukan kota Banda Aceh selama dua tahun setengah kepemimpinannya".
Menurut Ramza, sosok Pj. ini bukanlah hanya sekedar melaksanakan rutinitas kepemerintahan dan hanya mengisi kekosongan kepemimpinan hingga menjelang pilkada serentak pada akhir 2024 yang akan datang.
"Kita berharap sosok Pj ini sama seperti seorang walikota yang dipilih oleh masyarakat yang memiliki visi dan misi terhadap pembangunan kota Banda Aceh. karena Pj ini nantinya memiliki masa jabatan yang lumayan lama hingga sampai 2,5 tahun sampai dilantiknya walikota terpilih pada awal tahun 2025, 'jangan sia-sia anggaran yang digunakan hanya untuk kegiatan rutin operasional pemerintahan saja tetapi terlupakan persoalan pembangunan kota Banda Aceh yang mana hingga saat ini dirasakan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pusat-pusat ibukota provinsi lainnya, untuk itu, bila perlu dilakukan penyampaian visi dan misinya dihadapan DPRK". pintanya, rabu (1//6/2022)
"karena sosok Pj. ini berasal dari ASN tentu kalau di bidang tata kelola pemerintahan dia mengerti, tetapi di bidang politik anggaran, belanja publik, penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat ini juga harus dimiliki oleh sosok Pj yang akan diusulkan nantinya", menurut Ramza, Pj. yang berlatar belakang birokrat, hanya ahli dalam menyusun anggaran operasional rutin, sementara untuk belanja publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, masih terbatas kemampuannya.
Sangat berbeda memimpin sebuah SKPD dengan memimpin sebuah daerah, apalagi Kota Banda Aceh merupakan etalasenya bagi kabupaten kota lainnya di provinsi Aceh. "Itulah makanya saya berharap pak gubernur benar-benar selektif dalam mengusulkan tiga nama yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri". pintanya. Ramza melanjutkan, "Kita tidak berharap pak gubernur memilih berdasarkan senang atau tidak senang dan hubungan baik serta hubungan emosional dengan beliau".
Pak gubernur masih diberi batas waktu hingga 5 Juni kedepan, oleh karena itu dalam rentang waktu satu setengah bulan ini, bisa melihat kinerja sosok Pj yang diusulkan tersebut selama ini apakah memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang baik di tempat asal kerjanya, tidak ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan dan yang paling penting memahami problematika kondisi keuangan dan arah pembangunan kota Banda Aceh serta memiliki konsep dan perencanaan yang bagus untuk kemajuan kota serta mengerti politik anggaran agar bisa bekerja sama dengan DPRK Banda Aceh.
Sosok Pj. Walikota Banda Aceh tidak hanya dituntut menguasai tata kelola pemerintahan tetapi juga harus mampu menjadi sosok yang memahami segala bidang, terutama syariat Islam, politik, ekonomi, sosial dan budaya." Ramza juga berharap sosok Pj. haruslah mengerti karakter daerah dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menjaga stabilitas politik hingga menjelang digelarnya Pemilu, Pilpres hingga Pilkada 2024 yang akan datang.
"Sosok Pj. yang diusulkan bukanlah figur titipan orang atau sekelompok tertentu terutama untuk kepentingan pemenangan pemilu, pilpres dan pilkada 2024 nantinya", sosok Pj. haruslah netral dalam pemilu, memiliki moralitas dan integritas yang baik, bila perlu umumkan saja ke publik, agar transparan dan bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Penentuan Pj. ini sangat penting, saya yakin diakhir masa jabatannya, pak Gubernur pasti akan memilih yang terbaik demi kemajuan kota kita yang tercinta ini", tutupnya. (Adv)
"Jangan terburu-buru dalam mengusulkan nama, pak gubernur harus mendengar masukan-masukan dari berbagai komponen masyarakat, para ulama, termasuk juga masukan dari DPRK agar mendapatkan sosok yang benar-benar memiliki kemampuan dalam memajukan kota Banda Aceh selama dua tahun setengah kepemimpinannya".
Menurut Ramza, sosok Pj. ini bukanlah hanya sekedar melaksanakan rutinitas kepemerintahan dan hanya mengisi kekosongan kepemimpinan hingga menjelang pilkada serentak pada akhir 2024 yang akan datang.
"Kita berharap sosok Pj ini sama seperti seorang walikota yang dipilih oleh masyarakat yang memiliki visi dan misi terhadap pembangunan kota Banda Aceh. karena Pj ini nantinya memiliki masa jabatan yang lumayan lama hingga sampai 2,5 tahun sampai dilantiknya walikota terpilih pada awal tahun 2025, 'jangan sia-sia anggaran yang digunakan hanya untuk kegiatan rutin operasional pemerintahan saja tetapi terlupakan persoalan pembangunan kota Banda Aceh yang mana hingga saat ini dirasakan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pusat-pusat ibukota provinsi lainnya, untuk itu, bila perlu dilakukan penyampaian visi dan misinya dihadapan DPRK". pintanya, rabu (1//6/2022)
"karena sosok Pj. ini berasal dari ASN tentu kalau di bidang tata kelola pemerintahan dia mengerti, tetapi di bidang politik anggaran, belanja publik, penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat ini juga harus dimiliki oleh sosok Pj yang akan diusulkan nantinya", menurut Ramza, Pj. yang berlatar belakang birokrat, hanya ahli dalam menyusun anggaran operasional rutin, sementara untuk belanja publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, masih terbatas kemampuannya.
Sangat berbeda memimpin sebuah SKPD dengan memimpin sebuah daerah, apalagi Kota Banda Aceh merupakan etalasenya bagi kabupaten kota lainnya di provinsi Aceh. "Itulah makanya saya berharap pak gubernur benar-benar selektif dalam mengusulkan tiga nama yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri". pintanya. Ramza melanjutkan, "Kita tidak berharap pak gubernur memilih berdasarkan senang atau tidak senang dan hubungan baik serta hubungan emosional dengan beliau".
Pak gubernur masih diberi batas waktu hingga 5 Juni kedepan, oleh karena itu dalam rentang waktu satu setengah bulan ini, bisa melihat kinerja sosok Pj yang diusulkan tersebut selama ini apakah memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang baik di tempat asal kerjanya, tidak ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan dan yang paling penting memahami problematika kondisi keuangan dan arah pembangunan kota Banda Aceh serta memiliki konsep dan perencanaan yang bagus untuk kemajuan kota serta mengerti politik anggaran agar bisa bekerja sama dengan DPRK Banda Aceh.
Sosok Pj. Walikota Banda Aceh tidak hanya dituntut menguasai tata kelola pemerintahan tetapi juga harus mampu menjadi sosok yang memahami segala bidang, terutama syariat Islam, politik, ekonomi, sosial dan budaya." Ramza juga berharap sosok Pj. haruslah mengerti karakter daerah dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menjaga stabilitas politik hingga menjelang digelarnya Pemilu, Pilpres hingga Pilkada 2024 yang akan datang.
"Sosok Pj. yang diusulkan bukanlah figur titipan orang atau sekelompok tertentu terutama untuk kepentingan pemenangan pemilu, pilpres dan pilkada 2024 nantinya", sosok Pj. haruslah netral dalam pemilu, memiliki moralitas dan integritas yang baik, bila perlu umumkan saja ke publik, agar transparan dan bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Penentuan Pj. ini sangat penting, saya yakin diakhir masa jabatannya, pak Gubernur pasti akan memilih yang terbaik demi kemajuan kota kita yang tercinta ini", tutupnya. (Adv)
