Kejari Bireuen Tinjau Langsung Pembangunan Lumbung Pangan Desa Buket Teukuh

BIREUEN-Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Munawal Hadi, S.H.,M.H turun ke lapangan untuk meninjau secara langsung pembangunan Lumbung Pangan di Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Senin 05 Agustus 2024

Peninjauan lapangan yang dilakukan Kajari turut didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Bireuen Abdi Fikri, S.H.,M.H., Inspektur Pembantu (Irban) Wil. IV Inspektorat Bireuen Fazlullah, S.T.,M.T, pihak DPMG PKB, pihak Kecamatan dan Keuchik (Kepala Desa) Buket Teukueh.

Adapun pembangunan yang ditinjau pada Desa Buket Teukueh ialah Pembangunan Lumbung Pangan dengan nilai anggaran Rp 138.096.000 yang bersumber dari Dana Desa dengan masa pelaksanaan selama 45 hari.

"Tujuan dilakukannya peninjauan lapangan oleh kajari antara lain: Mendengar pendapat masyarakat terkait Pembangunan khususnya manfaat lumbung pangan. Melihat langsung pembangunan apakah terdapat kendala dalam pembangunan. Memperhatikan kualitas mutu dan estetika bangunan, Mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Peninjauan lapangan yang dilakukan Kajari adalah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan program Desa Siaga Anti Korupsi yang telah secara resmi dibuka oleh Kajari beberapa waktu yang lalu.

Selanjutnya Kajari akan terus memantau Desa-desa yang telah diresmikan sebagai Desa Siaga Anti Korupsi baik dalam hal pembangunan maupun hal-hal lain yang menjadi permasalahan di Desa sehingga Desa-desa tersebut diharapkan akan menjadi Desa yang Mandiri dan bebas dari permasalahan hukum.

Sebagaimana harapan Bapak Jaksa Agung RI yang telah membentuk program"Jaksa Jaga Desa" kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen dengan melaksanakan kegiatan Desa Siaga Anti Korupsi yang dapat membantu dan berkontribusi kepada masyarakat desa.

Kegiatan ini juga bertujuan menjadikan Kejaksaan lebih dekat dengan masyarakat dan kejaksaan juga mendorong pemerintah daerah agar bersama-sama terus bersinergi dalam membangun daerah dan berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa sehingga dapat menekan angka Korupsi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.(Rel)