APDESI Bireuen Dukung Usulan SAPA untuk Pengelolaan Gas Elpiji 3 Kg

BIREUEN- Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal, memberikan dukungan penuh terhadap usulan Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, dan Ketua APDESI Aceh, Muksalmina, agar pengelolaan pangkalan gas elpiji 3 kg dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.

Menurut Bahrul, langkah ini sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan distribusi gas elpiji subsidi yang sering merugikan masyarakat. Ia menyatakan, "Kami sepakat bahwa pangkalan gas elpiji 3 kg harus dikelola oleh BUMG di setiap desa. Sudah terlalu lama persoalan ini menjadi keluhan masyarakat. Ketidaksesuaian harga dan kelangkaan stok menunjukkan adanya praktik tidak jujur dalam distribusi gas subsidi ini."

Bahrul menyoroti banyaknya pangkalan yang tidak transparan dalam menjalankan fungsinya, di mana gas subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru dijual dengan harga tinggi di kios-kios. Hal ini menyebabkan masyarakat terpaksa membeli gas dengan harga yang tidak wajar, mencapai Rp 35 ribu atau lebih.

Ia menegaskan, jika situasi ini dibiarkan, maka permainan harga dan kelangkaan stok akan terus merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu, pengalihan distribusi gas elpiji 3 kg ke BUMG dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi penyelewengan yang terjadi di tingkat pangkalan.

"Kita patut menduga adanya oknum-oknum pangkalan yang sengaja menahan stok untuk menciptakan kelangkaan, sehingga harga bisa dimanipulasi. Jika ini benar, maka pengelolaan distribusi gas oleh BUMG adalah langkah terbaik. Selain lebih transparan, BUMG juga akan lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat karena mereka adalah bagian dari desa itu sendiri," jelas Bahrul.

Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti usulan ini demi menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat terkait harga dan distribusi gas elpiji subsidi. "Kami tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat tentang kesulitan mendapatkan gas atau harus membayar dengan harga yang tidak rasional. Ini perlu menjadi perhatian serius," tegasnya.

Sebelumnya, SAPA juga mendesak Pj Gubernur Aceh untuk segera merumuskan kebijakan tegas mengenai pengalihan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg kepada BUMG di setiap desa. Mereka mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas yang dikelola oleh BUMG dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima, sehingga penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan tepat sasaran.

Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara, turut mendukung usulan ini, menegaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan gas yang sering dikeluhkan masyarakat di Aceh. Ia menambahkan, "Distribusi gas melalui BUMG akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal pengawasan dan penyaluran subsidi yang lebih akurat. Dengan sistem ini, desa dapat lebih mengontrol penyaluran gas subsidi agar tepat sasaran dan menghindari penyelewengan."

Muksalmina menekankan, "Saatnya Aceh memiliki sistem distribusi gas yang lebih adil, transparan, dan menyejahterakan masyarakat desa. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya di Aceh.(Rel)