Harga Gas Elpiji 3 Kg Melonjak, Pj Gubernur Aceh Diminta Alihkan Pengelolaan ke BUMG Desa
BANDA ACEH- Krisis distribusi gas elpiji bersubsidi di Aceh semakin mendesak. Masyarakat berpendapatan rendah, yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat, kini terpaksa membayar lebih untuk memperoleh gas elpiji 3 kg yang semakin sulit didapat.
Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Pj Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah nyata dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa. Ketua SAPA menegaskan pentingnya intervensi pemerintah untuk melindungi hak masyarakat dalam akses terhadap gas subsidi yang seharusnya mudah diakses dengan harga yang wajar.
Saat ini, kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Harga gas elpiji 3 kg, yang seharusnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 18.000 hingga Rp 20.000, kini dijual oleh pengecer dengan harga mencapai Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per tabung. Beberapa warga bahkan harus mengantre berjam-jam di pangkalan, hanya untuk pulang tanpa gas karena stok yang habis.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Aceh Timur dan Aceh Utara, tetapi juga di daerah lain, termasuk wilayah pedesaan yang jauh dari jalur distribusi utama. Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyoroti ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola distribusi gas elpiji. "Ini adalah masalah serius yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Pj Gubernur Aceh harus segera bertindak untuk menanggulangi kekacauan distribusi gas elpiji ini," tegas Fauzan.
SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh BUMG, dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Dengan demikian, penyaluran gas elpiji dapat lebih terpantau dan tepat sasaran."Kita harus memastikan gas subsidi ini tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Dengan pengelolaan BUMG, pangkalan desa dapat mendata secara jelas siapa saja yang berhak, mulai dari masyarakat kurang mampu hingga usaha mikro," tambahnya.
Menurut SAPA, pengalihan distribusi kepada BUMG akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa sebagai pengelola diharapkan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga keluhan terkait kelangkaan atau lonjakan harga dapat diminimalisir. Ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah, terutama Pj Gubernur Aceh, untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan merumuskan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
"Pj Gubernur Aceh harus menunjukkan kepedulian nyata. Segera buat regulasi agar setiap desa memiliki pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh BUMG, dengan pendampingan dari pemerintah. Ini bukan hanya solusi sementara, tetapi juga langkah jangka panjang untuk memastikan distribusi gas elpiji di Aceh lebih tertata dan adil," pungkas Fauzan.
Pemerintah harus memperlihatkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketidakmampuan dalam menertibkan distribusi gas elpiji akan mencerminkan lemahnya upaya dalam melindungi hak-hak rakyat. Pj Gubernur Aceh diharapkan segera bertindak, memastikan keadilan dan keterjangkauan dalam distribusi gas elpiji subsidi di seluruh Aceh.(Rel)
