F-NasDem DPRA Minta Komisi XII DPR RI Kawal Isu Kelistrikan Aceh
Fraksi Nasdem DPRA secara khusus meminta Komisi XII untuk mengawal persoalan kelistrikan yang masih menjadi kendala di Aceh, meski produksi listrik daerah ini dilaporkan surplus.
Ketua F-NasDem DPRA, Nurchalis, menyampaikan permintaan ini dalam audiensi dengan Irsan Sosiawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad, dan Sekretaris Fraksi Nasdem DPRA, Heri Julius.
Dalam pertemuan ini, Nurchalis mengatakan surplus listrik yang dihasilkan di Aceh tidak lantas menjamin pasokan yang stabil, karena pemadaman masih sering terjadi di sejumlah daerah, termasuk di wilayah penghasil listrik seperti Nagan Raya dan Aceh Barat.
Ia menilai kondisi ini sangat ironis dan merugikan masyarakat serta berdampak negatif terhadap perekonomian Aceh.
“Kita mendengar laporan pihak terkait bahwa produksi tenaga listrik di Aceh itu surplus. Tapi kita sering menghadapi kenyataan kasus pemadaman masih kerap terjadi. Satu sisi produksi listrik berlebih, tapi disisi lain listrik sering padam,” terang Nurchalis, Jumat (8/11/2024).
Nurchalis menjelaskan produksi listrik yang berlebih namun diikuti pemadaman yang terus terjadi merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini, sehingga kelebihan produksi listrik di Aceh dapat dimanfaatkan dengan optimal bagi kebutuhan warga lokal.
“Sungguh sebuah ironi. Ini jelas sangat merugikan masyarakat. Juga berdampak terhadap ekonomi Aceh. Karena proses produksi masyarakat jadi terganggu,” lanjutnya.
Senada dengan Nurchalis, Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad (Yah Fud) juga menyampaikan pandangan serupa. Ia mengatakan bahwa seringkali tenaga listrik yang dihasilkan di Aceh justru dikirim ke luar daerah terlebih dahulu, kemudian dialirkan kembali ke Aceh.
“Kita juga mendengar listrik yang dihasilkan di Aceh dikirim dulu ke Sumut. Baru kemudian disalurkan ke Aceh lagi. Inikan aneh, tenaga listrik dari kita tapi kuota listrik untuk Aceh diatur di Medan,” ungkapnya.
Pola distribusi ini dianggap menjadi salah satu penyebab kurangnya pasokan listrik di Aceh. Ia berharap listrik yang dihasilkan di Aceh bisa diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat Aceh sendiri dan tidak diatur oleh pihak luar.
Yah Fud menekankan aspirasi masyarakat Aceh perlu diperjuangkan di tingkat pusat demi memperbaiki sistem distribusi yang ada. “Kedepan kita berharap hasil produksi listrik di Aceh benar-benar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik Aceh,” harap Yah Fud.
Merespons aspirasi tersebut, Irsan Sosiawan mengapresiasi upaya Fraksi Partai NasDem DPRA dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh, khususnya terkait persoalan kelistrikan.
Ia berjanji akan segera mengkomunikasikan masalah tersebut dengan pihak-pihak terkait, mulai dari sesama anggota Komisi XII, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pemerintah daerah.
“Persoalan kelistrikan di Aceh akan kami komunikasikan dengan stakeholder utama. Saya percaya dengan komunikasi yang baik, akan ada solusi konkrit terhadap masalah listrik di Aceh. Insyaallah ini akan menjadi atensi kami di Komisi XII,” terang Irsan, yang juga menjabat Ketua DPW Partai NasDem Aceh tersebut. [Adv]
