Terkait Kelangkaan Gas 3 Kg, APDESI Aceh Besar Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Usulan SAPA

ACEH- Pj. Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Aceh Besar, drh. Saiful Isky, M.Si, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan yang diajukan oleh Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengenai pengalihan pengelolaan pangkalan gas elpiji 3 kg ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa. Langkah ini, menurutnya, adalah solusi strategis yang mampu mengatasi persoalan distribusi gas subsidi yang kerap menghambat masyarakat, khususnya golongan kurang mampu di Aceh, dalam mengakses kebutuhan energi yang vital ini.

Saiful Isky menilai, dengan melibatkan BUMG sebagai pengelola distribusi, masalah kelangkaan dan ketidak merataan distribusi gas elpiji 3 kg di tingkat desa dapat diminimalisasi. "Kami sangat mendukung dan sepakat dengan usulan SAPA, serta Ketua APDESI Aceh. BUMG adalah lembaga yang paling mengetahui kondisi masyarakat setempat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pendataan dengan cermat dan tepat sasaran dalam menyalurkan gas subsidi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, distribusi gas melalui BUMG akan memberikan kontrol yang lebih baik dan mencegah potensi penyimpangan atau penimbunan yang kerap terjadi di tingkat pengecer atau pangkalan gas. "BUMG lebih mengenal karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa, sehingga mereka dapat memastikan gas elpiji 3 kg sampai ke tangan mereka yang berhak, tanpa adanya intermediari yang justru merugikan," tambah Saiful Isky.

Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa pengalihan distribusi gas ini selaras dengan semangat pemberdayaan desa yang digaungkan oleh pemerintah. Dengan demikian, desa tidak hanya memperoleh kendali atas ketersediaan energi, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian lokal. "Langkah ini bukan hanya menyelesaikan masalah distribusi, tetapi juga memperkuat ekonomi desa secara keseluruhan. Desa akan memiliki kontrol penuh atas kebutuhan dasar warganya, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Tuntutan Serupa Dilontarkan dari Berbagai Pihak.

Seiring dengan dukungan APDESI, Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, sebelumnya juga mengusulkan agar Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret untuk mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke BUMG di tingkat desa. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa gas subsidi sampai ke pihak yang berhak, mengingat kelangkaan dan ketidaktepatan distribusi gas subsidi telah menambah beban masyarakat, terutama yang berada di kalangan ekonomi rendah.

Fauzan menegaskan bahwa distribusi gas subsidi melalui BUMG akan mempercepat pemulihan distribusi yang adil, transparan, dan terukur. "Dengan pengelolaan oleh BUMG, setiap desa dapat menentukan siapa yang layak menerima subsidi gas elpiji 3 kg. Ini adalah upaya untuk memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran bagi masyarakat desa yang membutuhkan," ucapnya.

Selain itu, dukungan terhadap usulan ini juga datang dari Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara, yang menyebutkan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif dalam mengatasi masalah kelangkaan gas yang selama ini meresahkan masyarakat. "Kami mendukung penuh inisiatif ini, karena sudah saatnya distribusi gas subsidi ini dikelola oleh pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu BUMG," ujar Muksalmina.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua APDESI Kabupaten Bireuen, Bahrul M. Fazal. Ia menegaskan bahwa dengan pengelolaan gas 3 kg melalui BUMG, masyarakat tidak lagi akan terjebak dalam kesulitan memperoleh gas elpiji dengan harga yang tidak wajar. "Kami tidak ingin mendengar lagi keluhan tentang kelangkaan gas atau harga yang tidak masuk akal. Pengelolaan distribusi gas harus melibatkan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas," katanya.

Desakan Mahasiswa: Segera Tindaklanjuti dengan Kebijakan yang Tegas

Tak hanya dari kalangan pemerintah desa, desakan juga datang dari kalangan mahasiswa, terutama dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Seorang mahasiswa, Mj Thabari, mendesak Pj. Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera memanggil Pertamina dan memastikan distribusi gas elpiji 3 kg berjalan sesuai dengan ketentuan yang benar. "Sudah saatnya pemerintah Aceh bertindak cepat dan mengeluarkan Qanun yang mengatur distribusi gas 3 kg melalui BUMG. Ini adalah langkah yang paling efektif untuk memastikan gas subsidi tepat sasaran dan terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Thabari.

Mahasiswa ini juga menegaskan bahwa perubahan sistem distribusi yang lebih transparan dan terstruktur akan sangat membantu mengatasi masalah kelangkaan gas yang kerap terjadi di berbagai daerah di Aceh. "Masyarakat berhak mendapatkan gas subsidi dengan harga yang sesuai dan tanpa harus khawatir kehabisan stok di pangkalan. Kami tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat akibat distribusi yang tidak adil dan merugikan," tegasnya.

Kesimpulan: Langkah Bijak untuk Kesejahteraan Rakyat.

Melihat semakin menguatnya desakan dari berbagai pihak—baik pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa—sudah saatnya Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Pengalihan distribusi gas 3 kg ke BUMG di setiap desa bukan hanya soal efisiensi distribusi, tetapi juga soal keadilan sosial yang memastikan bahwa subsidi tepat sasaran. Usulan ini merupakan langkah kongkret untuk memperbaiki sistem distribusi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memberdayakan desa sebagai pusat kegiatan ekonomi yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, kini tinggal menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kebijakan ini demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh, khususnya mereka yang paling membutuhkan.(Rel)