Gubernur Aceh Terpilih: Tegakkan Hukum Tanpa Kompromi terhadap Praktik Money Politics di Bireuen
BIREUEN- H Muzakir Manaf, Ketua DPP Partai Aceh sekaligus Gubernur Aceh terpilih, menegaskan agar aparat penegak hukum (APH) di Bireuen bertindak tegas dan tanpa kompromi terhadap pelaku praktik politik uang (money politics) yang merusak integritas demokrasi. Pernyataan ini disampaikan Mualem kepada wartawan pada Senin, 2 Desember 2024, menanggapi laporan mengenai temuan praktik money politics yang melibatkan beberapa pihak dalam kontestasi politik di daerah tersebut.
Mualem meminta agar Panwaslih, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu bekerja secara profesional dan tegas dalam menangani kasus tersebut. Ia menuntut agar setiap pelaku yang terlibat dalam pembagian uang atau bentuk suap lainnya kepada masyarakat agar memilih calon tertentu, dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Jangan ada lagi yang coba-coba bermain di belakang layar atau melepaskan pelaku yang sudah terbukti melakukan politik uang, karena tindakan ini jelas-jelas merusak tatanan demokrasi yang kita perjuangkan," tegas Mualem.
Ditegaskan oleh Mualem, praktik politik uang di Bireuen bukan hanya kejahatan biasa, tetapi merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi di Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen. Ia menyebutkan bahwa sejumlah tim sukses dari calon bupati dan calon gubernur di Bireuen terbukti secara terang-terangan membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi pilihan warga. Mualem sangat menyesalkan sikap Panwaslih Bireuen yang, meskipun memiliki anggaran miliaran rupiah untuk mengawasi jalannya Pilkada, dinilai tidak berfungsi secara maksimal dan terkesan membiarkan pelaku politik uang bebas tanpa ada penindakan yang jelas.
"Seharusnya Panwaslih menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang. Namun, kenyataannya mereka justru lebih sering menjadi penonton. Di Bireuen, ada anggota Panwas di 17 kecamatan dan 609 desa, namun tidak ada satupun pelaku yang berhasil ditindak," kritik Mualem dengan tegas.
Gubernur Aceh terpilih ini juga mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang mengaku menerima uang dari tim sukses calon tertentu, dan pengakuan tersebut bahkan tersebar luas di media sosial, termasuk melalui video yang menampilkan warga mengaku menerima uang dari timses calon bupati dan gubernur. "Ini bukti nyata bahwa praktik money politics sudah merajalela. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi tanpa ada tindakan hukum yang jelas," lanjutnya.
Mualem juga menegaskan bahwa ia akan menindak tegas jika ada anggota Partai Aceh (PA) atau Komite Peralihan Aceh (KPA) yang terlibat atau terbukti mendukung praktik politik uang. "Saya ingatkan kepada seluruh kader PA dan KPA, jangan coba-coba terlibat dalam politik uang. Jika ada yang kedapatan terlibat, saya akan ambil tindakan tegas tanpa pandang bulu," kata Mualem, dengan nada yang penuh penekanan.
Dengan tegas, Mualem meminta kepada seluruh pihak terkait untuk bekerja ekstra keras dan memastikan bahwa praktik politik uang yang merusak tatanan demokrasi ini bisa diungkap secara transparan dan diproses hingga ke akar-akarnya. Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan yang diperoleh melalui politik uang hanya akan merusak masa depan demokrasi dan membawa dampak negatif bagi masyarakat. "Kita harus menjaga marwah demokrasi di Aceh dan di Bireuen khususnya," tutupnya.(MS)
