Aktivis HAM Kritik Keras Kapolda Aceh dan Imigrasi: Tangkap Mafia Perdagangan Manusia Tanpa Toleransi!
ACEH TIMUR- Aktivis HAM Aceh, Ronny H, melancarkan kritik tajam terhadap Kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko, dan pihak imigrasi atas lambannya penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kejahatan yang disebut Ronny sebagai transnational crime ini tidak hanya mencoreng martabat kemanusiaan, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara terang-terangan.
"Kasus perdagangan manusia yang baru-baru ini mencuat adalah tamparan keras bagi aparat keamanan dan pemerintah. Anak di bawah umur asal Aceh diduga dijual ke luar negeri, dipisahkan dari keluarga tanpa sepengetahuan mereka, dan bahkan menjadi korban perkosaan. Ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, dan keterlambatan penanganan aparat hanya mempermalukan kita di mata dunia," tegas Ronny, Rabu, 1 Januari 2025.
Menurut Ronny, kepolisian tidak boleh berhenti hanya dengan menangkap pelaku dari satu kasus saja. Ia mendesak dilakukannya operasi besar-besaran untuk membongkar seluruh jaringan yang terlibat, termasuk razia ketat terhadap perjalanan ilegal ke luar negeri.
"Jangan hanya memeriksa kasus per kasus! Razia besar-besaran harus dilakukan, terutama terhadap perjalanan ke luar negeri. Aceh sudah menjadi rahasia umum sebagai jalur ilegal untuk pekerja migran. Banyak yang berangkat tanpa dokumen resmi. Apakah kita harus menunggu korban berikutnya?" serunya penuh amarah.
Ronny juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap jaringan sindikat yang sudah lama berakar di Aceh. Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa banyak agen ilegal di Aceh berperan sebagai kaki tangan mafia perdagangan manusia.
"Jika alasannya untuk bekerja, itu wajar. Tapi jika yang berangkat adalah agen sindikat yang menjual manusia, memperbudak mereka, atau bahkan memaksa mereka menjadi pekerja seks, ini adalah kejahatan serius! Sayangnya, para elit di Aceh seolah tutup mata, dan korban terus berjatuhan," ujarnya dengan nada geram.
Ronny juga menyoroti peran pemerintah Aceh yang dinilai abai dalam memberikan solusi bagi warganya. Ia menekankan pentingnya pelatihan kerja dan pengurusan dokumen resmi bagi pekerja migran agar mereka tidak menjadi mangsa mafia perdagangan manusia.
"Pemerintah Aceh harus berhenti bersikap pasif! Pelatihan kerja, fasilitas, dan dokumen lengkap harus disiapkan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Jangan biarkan mereka terjebak masalah di negeri orang hanya karena pemerintah gagal menyediakan solusi," katanya dengan penuh kritik.
Tak hanya itu, Ronny menyinggung kejanggalan dalam kasus pengungsi Rohingya yang sering kabur dari kamp pengungsian di Aceh. Ia menduga ada mafia perdagangan manusia yang bermain di balik layar, meskipun beberapa pelaku telah ditangkap.
"Bagaimana mungkin pengungsi Rohingya bisa kabur dari kamp yang katanya dijaga ketat? Ini menunjukkan masih ada sindikat yang bebas berkeliaran, memfasilitasi pelarian mereka. Penangkapan yang dilakukan selama ini jelas belum cukup," kritiknya tajam.
Ronny juga meminta masyarakat Aceh untuk tidak termakan provokasi dan serangan balik para mafia yang kerap memojokkan korban dengan mengumbar aib mereka.
"Jangan sampai kita menjadi alat para mafia untuk menghancurkan korban! Apalagi jika korban adalah anak di bawah umur, undang-undang melindungi mereka. Negara dan masyarakat harus bertanggung jawab atas kejahatan luar biasa yang mereka alami, bukan malah menyalahkan mereka," pungkasnya dengan nada keras.
Penutup yang Menggelegar:
Ronny tidak hanya menyalahkan aparat, tetapi juga menyerukan agar seluruh lapisan masyarakat Aceh terlibat dalam mengawasi dan melawan sindikat perdagangan manusia. Jika tidak ada tindakan nyata, Ronny memperingatkan bahwa Aceh hanya akan menjadi ladang subur bagi mafia yang menjadikan rakyatnya sebagai komoditas murah di pasar gelap internasional.(Rel)
