Dana Otsus Dipangkas, SAPA: Pemerintah Pusat Mengkhianati Aceh!

BANDA ACEH- Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, dengan tegas mengecam kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Aceh dan pengingkaran terhadap komitmen negara dalam membangun kembali daerah yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

"Ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, ini adalah bentuk penindasan! Pemerintah pusat seolah tidak peduli dengan sejarah Aceh dan perjuangan rakyatnya. Mereka lupa bahwa Aceh adalah daerah modal bagi Indonesia. Kebijakan ini adalah bukti bahwa pemerintah pusat tidak memiliki komitmen untuk menyejahterakan Aceh," tegas Fauzan, Kamis, 6 Februari 2025.

Menurutnya, sejak perjanjian damai, Dana Otsus telah menjadi tulang punggung pembangunan Aceh, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi. Namun, pemotongan ini justru menjadi tamparan keras bagi rakyat Aceh yang masih berjuang mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

"Kalau ada korupsi, yang harus dihukum adalah pejabat yang mencuri uang rakyat, bukan malah memangkas anggaran yang menjadi hak rakyat Aceh! Pemotongan ini bukan hanya merugikan Aceh, tetapi juga menunjukkan wajah asli pemerintah pusat yang selalu memperlakukan Aceh sebagai anak tiri!" ujar Fauzan dengan nada geram.

SAPA menuntut pemerintah pusat tidak hanya mengembalikan anggaran yang telah dipotong, tetapi juga menambah alokasi Dana Otsus agar Aceh bisa berkembang lebih cepat. Selain itu, Fauzan menekankan perlunya transparansi dalam tata kelola keuangan agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elite.

Lebih lanjut, Fauzan memperingatkan pemerintah pusat agar tidak melupakan jasa besar Aceh dalam berdirinya Republik Indonesia.

"Aceh tidak meminta-minta! Aceh menuntut haknya! Apa yang diberikan kepada Aceh saat ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan untuk republik ini. Pemerintah harus berhenti memperlakukan Aceh sebagai daerah nomor dua!" katanya dengan nada penuh kemarahan.

Menurutnya, kebijakan pemotongan Dana Otsus ini berpotensi membuka kembali luka lama dan meningkatkan ketidakpercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat.

"Jangan sampai rakyat Aceh kembali merasa dikhianati! Pemerintah pusat harus membuktikan komitmennya terhadap Aceh, bukan justru merampas hak kami!" tandasnya.

Fauzan juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam menolak kebijakan ini dan melawan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat.

"Jangan diam! Jika kita diam, maka hak kita akan terus dirampas! Kita harus bersuara dan melawan kebijakan zalim ini agar pemerintah pusat sadar bahwa Aceh tidak bisa diperlakukan semena-mena!" tutupnya dengan lantang.(Rel)