Adv
HL
Kominfo Lsm
Lhokseumawe
Berbagai isu strategis mencuat dalam forum ini. Beberapa peserta menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur kota, terutama dalam hal transportasi dan pengelolaan drainase untuk mencegah banjir saat musim hujan. Tidak hanya itu, sektor ekonomi juga menjadi perhatian, khususnya dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM agar lebih berdaya saing di tengah persaingan global.
Anggota DPRK Lhokseumawe, Hery, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa RKPK harus mengakomodasi kebutuhan ekonomi lokal, terutama dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan pemberdayaan UMKM. Ia berharap pemerintah bisa lebih agresif dalam memberikan dukungan kebijakan serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
Sementara itu, akademisi Unimal, Faisal Matriadi, yang menjadi pemateri utama dalam forum ini, mengingatkan pentingnya perencanaan berbasis data agar program-program yang dirancang lebih tepat sasaran.
"Perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid dan memperhatikan tren global. Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu membangun sumber daya manusia yang unggul agar Lhokseumawe siap menghadapi tantangan di masa depan," ungkapnya.
Pentingnya data dalam perencanaan juga ditekankan oleh Kepala BPS Lhokseumawe Oriza Santifa, S.Si., M.Si, yang menyampaikan bahwa penyusunan RKPK harus selaras dengan indikator statistik yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Selain itu, isu lingkungan juga mendapat perhatian serius. Dengan semakin pesatnya pembangunan, banyak yang mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Beberapa perwakilan organisasi lingkungan mengusulkan agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi pengelolaan limbah industri serta memperbanyak ruang terbuka hijau di kota.
Komitmen Pemko Lhokseumawe
Menanggapi berbagai masukan yang diberikan, Anwar Ali memastikan bahwa semua aspirasi yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPK 2026.
"Kami berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Semua masukan ini akan kami rangkum dan bahas lebih lanjut agar RKPK 2026 bisa menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Lhokseumawe ke depan," ujarnya.
Antusiasme peserta dalam forum ini menunjukkan bahwa masyarakat Lhokseumawe memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pembangunan yang partisipatif. Dengan adanya ruang dialog seperti ini, diharapkan setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya mencerminkan visi pemerintah, tetapi juga menjadi representasi dari suara rakyat.
Menuju Lhokseumawe yang Lebih Baik
Forum Konsultasi Publik RKPK 2026 bukan sekadar ajang diskusi, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan transparansi, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat, diharapkan Lhokseumawe dapat terus berkembang menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Lhokseumawe kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan berbagai masukan ini ke dalam kebijakan nyata. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar hasil dari forum ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.
Dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat, masa depan Lhokseumawe yang lebih baik bukan sekadar impian, tetapi suatu keniscayaan yang dapat diwujudkan bersama. [Adv]
Menyerap Aspirasi Publik, Pemko Lhokseumawe Gelar Forum Konsultasi Publik RKPK 2026
LHOKSEUMAWE – Di tengah dinamika pembangunan kota yang terus berkembang, transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe memahami pentingnya hal tersebut dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2026.
Bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Lhokseumawe, acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan bagi penyempurnaan rancangan awal RKPK 2026. Forum ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Lhokseumawe, Dr. Ir. Tgk. H. Anwar Ali, ST, MT, MAg., IPU.AER, yang mewakili Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H, Selasa (25/2/2025).
Turut hadir dalam forum ini Anggota DPRK Lhokseumawe Hery, Asisten I Setdako, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lhokseumawe, serta akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal), Faisal Matriadi, yang menjadi pemateri utama dalam diskusi.
Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diisi dengan pemaparan Rencana Awal RKPK 2026 kota Lhokseumawe yang kemudian menjadi wadah diskusi dan saran konstruktif terhadap rencana-rencana pembangunan.
Forum ini tidak sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi bukti nyata bahwa pembangunan kota harus berbasis partisipasi publik. Dalam sambutannya, Anwar Ali menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam merancang kebijakan yang efektif.
"Penyempurnaan Rancangan Awal RKPK ini sangat bergantung pada masukan dari berbagai elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci pembangunan yang inklusif. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan warga Lhokseumawe," ujar Anwar Ali.
"Output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPK 2026," ungkap Anwar Ali.
Asisten II ini menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan amanat undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan rancangan awal RKPK.
"Rancangan awal ini sangat penting karena menjadi dasar perencanaan pembangunan. Kita harus memperhatikan isu-isu nasional dan regional agar rencana yang di susun selaras dengan kebijakan pimpinan tertinggi," ujar Anwar.
Di dalam ruangan yang tertata rapi, tampak perwakilan dari berbagai sektor—mulai dari pejabat pemerintahan, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi kepemudaan. Mereka duduk dengan serius, mencermati paparan yang ditampilkan di layar proyektor. Diskusi berlangsung aktif, dengan berbagai pandangan dan kritik membangun disampaikan untuk memperkaya rancangan RKPK 2026.
Bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Lhokseumawe, acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan bagi penyempurnaan rancangan awal RKPK 2026. Forum ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Lhokseumawe, Dr. Ir. Tgk. H. Anwar Ali, ST, MT, MAg., IPU.AER, yang mewakili Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H, Selasa (25/2/2025).
Turut hadir dalam forum ini Anggota DPRK Lhokseumawe Hery, Asisten I Setdako, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lhokseumawe, serta akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal), Faisal Matriadi, yang menjadi pemateri utama dalam diskusi.
Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diisi dengan pemaparan Rencana Awal RKPK 2026 kota Lhokseumawe yang kemudian menjadi wadah diskusi dan saran konstruktif terhadap rencana-rencana pembangunan.
Forum ini tidak sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi bukti nyata bahwa pembangunan kota harus berbasis partisipasi publik. Dalam sambutannya, Anwar Ali menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam merancang kebijakan yang efektif.
"Penyempurnaan Rancangan Awal RKPK ini sangat bergantung pada masukan dari berbagai elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci pembangunan yang inklusif. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan warga Lhokseumawe," ujar Anwar Ali.
"Output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPK 2026," ungkap Anwar Ali.
Asisten II ini menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan amanat undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan rancangan awal RKPK.
"Rancangan awal ini sangat penting karena menjadi dasar perencanaan pembangunan. Kita harus memperhatikan isu-isu nasional dan regional agar rencana yang di susun selaras dengan kebijakan pimpinan tertinggi," ujar Anwar.
Di dalam ruangan yang tertata rapi, tampak perwakilan dari berbagai sektor—mulai dari pejabat pemerintahan, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi kepemudaan. Mereka duduk dengan serius, mencermati paparan yang ditampilkan di layar proyektor. Diskusi berlangsung aktif, dengan berbagai pandangan dan kritik membangun disampaikan untuk memperkaya rancangan RKPK 2026.
Isu-isu Strategis yang Mengemuka
Berbagai isu strategis mencuat dalam forum ini. Beberapa peserta menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur kota, terutama dalam hal transportasi dan pengelolaan drainase untuk mencegah banjir saat musim hujan. Tidak hanya itu, sektor ekonomi juga menjadi perhatian, khususnya dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM agar lebih berdaya saing di tengah persaingan global.
Anggota DPRK Lhokseumawe, Hery, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa RKPK harus mengakomodasi kebutuhan ekonomi lokal, terutama dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan pemberdayaan UMKM. Ia berharap pemerintah bisa lebih agresif dalam memberikan dukungan kebijakan serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
Sementara itu, akademisi Unimal, Faisal Matriadi, yang menjadi pemateri utama dalam forum ini, mengingatkan pentingnya perencanaan berbasis data agar program-program yang dirancang lebih tepat sasaran.
"Perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid dan memperhatikan tren global. Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu membangun sumber daya manusia yang unggul agar Lhokseumawe siap menghadapi tantangan di masa depan," ungkapnya.
Pentingnya data dalam perencanaan juga ditekankan oleh Kepala BPS Lhokseumawe Oriza Santifa, S.Si., M.Si, yang menyampaikan bahwa penyusunan RKPK harus selaras dengan indikator statistik yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Selain itu, isu lingkungan juga mendapat perhatian serius. Dengan semakin pesatnya pembangunan, banyak yang mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Beberapa perwakilan organisasi lingkungan mengusulkan agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi pengelolaan limbah industri serta memperbanyak ruang terbuka hijau di kota.
Komitmen Pemko Lhokseumawe
Menanggapi berbagai masukan yang diberikan, Anwar Ali memastikan bahwa semua aspirasi yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPK 2026.
"Kami berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Semua masukan ini akan kami rangkum dan bahas lebih lanjut agar RKPK 2026 bisa menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Lhokseumawe ke depan," ujarnya.
Antusiasme peserta dalam forum ini menunjukkan bahwa masyarakat Lhokseumawe memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pembangunan yang partisipatif. Dengan adanya ruang dialog seperti ini, diharapkan setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya mencerminkan visi pemerintah, tetapi juga menjadi representasi dari suara rakyat.
Menuju Lhokseumawe yang Lebih Baik
Forum Konsultasi Publik RKPK 2026 bukan sekadar ajang diskusi, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan transparansi, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat, diharapkan Lhokseumawe dapat terus berkembang menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Lhokseumawe kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan berbagai masukan ini ke dalam kebijakan nyata. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar hasil dari forum ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.
Dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat, masa depan Lhokseumawe yang lebih baik bukan sekadar impian, tetapi suatu keniscayaan yang dapat diwujudkan bersama. [Adv]
Via
Adv
