Ancaman Pembubaran JASA Pasca Kritik Dana Otsus: Seruan Mauliadi untuk Pembersihan Korupsi di Aceh
BIREUEN- Ketua Jaringan Aneuk Syuhada (JASA) Bireuen, Mauliadi, kembali menegaskan tuntutannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit total pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh periode 2021-2024. Ia menilai praktik korupsi telah merongrong amanah dana triliunan rupiah yang semestinya mengangkat derajat rakyat Aceh-terutama keluarga syuhada dan penyintas konflik.
"Kami memohon KPK segera turun. Telusuri aliran dana Otsus dari hulu ke hilir. Jangan biarkan pengkhianat di birokrasi bermain‐main dengan darah dan air mata rakyat. Bila dibiarkan, bukan hanya perjuangan para syuhada yang tercoreng, melainkan martabat seluruh masyarakat Aceh tercabik," tegas Mauliadi. Rabu 23 April 2025.
Intimidasi & Ancaman Pembubaran JASA
Selepas pernyataannya di media, Mauliadi mengaku menerima telepon bernada teror yang mendesaknya membubarkan organisasi anak‐syuhada tersebut. Ia menolak mentah‐mentah:
"JASA lahir dari darah para syuhada yang gugur demi harkat Aceh. Organisasi ini tak akan pernah lenyap, apalagi hanya karena tekanan pihak tertentu," tandasnya.
Kritik Terarah, Bukan Serangan Politik
Mauliadi menegaskan kritiknya tidak ditujukan kepada pemerintahan baru Gubernur H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah, SE (Dek Fadh) kepemimpinan 2025-2030 yang justru ia dukung penuh. Sorotan JASA tertuju pada pengelolaan dana Otsus sebelum mereka menjabat, ketika indikasi penyelewengan mengakar dan angka kemiskinan tetap membelit Aceh.
Kontras Kemakmuran Elit vs. Kemiskinan Rakyat
Meski alokasi Otsus mencapai triliunan rupiah, mantan kombatan GAM dan korban konflik masih banyak yang bertahan hidup di gubuk reyot. Sementara itu, sejumlah pejabat menikmati kemewahan. Mauliadi menyindir lahirnya "genk" eksklusif yang diduga menilap anggaran demi memperkaya diri.
Desakan Audit Pokir DPRA
Menutup pernyataannya, Mauliadi meminta Kejaksaan Tinggi Aceh segera mengirim tim untuk mengaudit pokok‐pokok pikiran (pokir) DPR Aceh, di Kabupaten Bireuen, yang ia curigai menjadi lahan bancakan kelompok tertentu.
"Jika korupsi di Aceh tak diberantas, rakyat hanya akan meneteskan air mata sementara para elite berenang di limpahan fasilitas," pungkasnya.(MS)
