Ketua JASA Aceh Timur Sentil Keras Pemerintah Aceh: Jangan Khianati Asal Usul Dana Otsus, KPK Harus Bertindak
ACEH TIMUR- Pemerintah Aceh kembali disorot tajam. Kali ini datang dari Tgk. Zulfahmi, tokoh muda Aceh Timur yang akrab disapa Tumi Huwa, yang mewakili JASA (Jaringan Aneuk Syuhada Aceh). Ia melontarkan kritik pedas terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilainya telah jauh menyimpang dari tujuan awal dan semangat perjuangan rakyat Aceh.
Dalam pernyataannya kepada media, Minggu, 20 April 2025, Tumi Huwa mengingatkan keras bahwa dana Otsus bukanlah hadiah belas kasihan dari negara, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan berdarah rakyat Aceh dalam konflik bersenjata masa lalu.
"Jangan bersikap seolah-olah dana Otsus itu hibah. Itu darah, itu nyawa, itu air mata. Itu hak rakyat Aceh yang diperoleh melalui jalan perjuangan, bukan hasil lobi elite politik," tegasnya.
Sudah dua dekade damai diteken, namun realitas di lapangan menunjukkan ironi besar. Mantan kombatan, para janda korban konflik, dan anak-anak yatim syuhada masih berkutat dalam kemiskinan struktural. Mereka yang mestinya menjadi prioritas, justru ditinggalkan.
"Pemerintah Aceh hari ini seperti amnesia sejarah. Mereka lupa bahwa tanpa pengorbanan orang-orang tua kami, tidak akan pernah ada kekhususan Aceh. Tapi hari ini? Yang menikmati justru bukan mereka yang berjuang, tapi segelintir elit yang datang setelah semuanya selesai," kritiknya tajam.
Tumi Huwa juga menuding telah terjadi sistematisasi penghisapan dana Otsus demi kepentingan segelintir oknum yang berada di lingkar kekuasaan. Menurut nya, praktik penyelewengan telah menjadi rahasia umum, namun dibiarkan tanpa pengawasan serius.
"Dana Otsus kini hanya jadi proyek bancakan. Proyek siluman, mark-up anggaran, penunjukan langsung, dan kongkalikong dengan kroni semakin vulgar. Sementara rakyat yang dahulu jadi tameng hidup di barak-barak kumuh tanpa kepastian," katanya geram.
Ketua JASA Aceh Timur mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak terus-menerus mengkhianati semangat perdamaian. Menurut mereka, saatnya kebijakan kembali menyentuh akar masalah: pemulihan korban konflik, kesejahteraan mantan pejuang, dan pembangunan berbasis keadilan sosial.
"Saya berbicara bukan karena mencari panggung, tapi karena suara hati ini tak bisa lagi menerima pengkhianatan yang terus-menerus terhadap cita-cita perjuangan," ucap Tumi Huwa.
Tak hanya itu, ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung ke Aceh. Audit menyeluruh, investigasi menyasar oknum, serta penindakan tegas diminta dilakukan demi menyelamatkan kehormatan perjuangan rakyat Aceh.
"KPK jangan tutup mata! Turun ke Aceh, buka seluruh laporan pengelolaan dana Otsus, dan tindak siapa pun yang bermain. Jika tidak, sejarah akan mencatat negara turut membiarkan pengkhianatan terhadap darah dan martabat rakyat Aceh," pungkasnya.(MS)
