Stop Saling Tuding di Media! Bupati dan DPRK Bireuen Harus Fokus Bekerja, Bukan Berdebat
BIREUEN- Polemik antara Bupati Bireuen dan DPRK terkait penolakan kenaikan tunjangan transportasi anggota dewan semakin panas, dengan kedua belah pihak saling lempar pernyataan di media. Sikap ini bukan hanya mencoreng citra mereka sebagai pejabat publik, tetapi juga menunjukkan ketidaksiapan dalam mengelola pemerintahan secara profesional dan bermartabat.
Ketua Dewan Syura DPD FPI Aceh sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Al Aziziyah Bale Habib, Tgk. H. Jalaluddin H. Mukhtar, menegaskan bahwa perdebatan terbuka di media justru merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Kalau terus saling tuding, bagaimana masyarakat bisa berharap ada perubahan di Bireuen? Masyarakat memilih mereka bukan untuk bertengkar, tapi untuk bekerja!" tegasnya pada Selasa (1/4/2025).
Menurut Tgk. H. Jalaluddin, permasalahan internal seharusnya diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan aksi saling menyerang di hadapan publik. Ia mengingatkan bahwa Bupati dan anggota DPRK Bireuen baru saja dilantik, dan seharusnya segera fokus bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan malah terlibat dalam drama politik yang hanya menguras energi tanpa manfaat nyata.
"Jika terus saling serang di media, kapan waktu mereka untuk benar-benar bekerja? Jangan sampai perdebatan ini menjadi gambaran bahwa mereka hanya peduli pada kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat," tegasnya.
Masyarakat Bireuen tidak membutuhkan tontonan adu mulut antara pejabat, melainkan aksi nyata yang membawa perubahan. Mereka ingin melihat bagaimana kabupaten ini bisa berkembang, bagaimana kesejahteraan rakyat bisa meningkat, bukan sekadar janji dan perdebatan tanpa hasil.
Kini, sorotan tertuju pada Bupati dan DPRK Bireuen. Apakah mereka akan terus larut dalam konflik atau mulai menunjukkan kepemimpinan yang dewasa dan bertanggung jawab? Hanya tindakan nyata yang bisa menjawabnya.(MS)
